(Vibizmedia – Jenewa, Swiss) Indonesia memanfaatkan momentum bonus demografi dengan mendorong mayoritas penduduk usia produktif menjadi pencipta dan inovator di bidang kecerdasan buatan, khususnya Generative AI. Komitmen ini disampaikan pemerintah dalam forum internasional World Summit on the Information Society (WSIS) Forum 2026 di Jenewa, Swiss, Kamis (9/7/2026).
Saat ini, Indonesia menempati posisi 10 besar dunia dalam minat pencarian AI harian. Tren tersebut diperkuat oleh adopsi teknologi Gen AI yang telah mencapai lebih dari 70 persen di kalangan organisasi dan korporasi nasional.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam sesi Leaders TalkX 9 bertema Cyber Confidence: Enhancing Security in the Digital Age, menegaskan bahwa tingginya minat generasi muda terhadap teknologi harus diimbangi dengan kebijakan yang kuat dan berlandaskan etika.
“Sebanyak 68 persen populasi Indonesia berada pada usia produktif. Ini merupakan peluang besar. Kami tidak hanya ingin generasi muda mampu menggunakan AI, tetapi juga menjadi inovator dan pemimpin yang bertanggung jawab dalam ekosistem global,” ujarnya.
Untuk mendukung visi tersebut, pemerintah tengah merampungkan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola AI. Regulasi ini akan menjadi landasan operasional peta jalan AI nasional guna memastikan inovasi digital berkembang secara etis, tepercaya, dan selaras dengan nilai nasional, sekaligus memberikan kepastian bagi investasi global.
Di sisi lain, pemerintah menekankan pentingnya perlindungan dalam transformasi digital. Salah satu langkah konkret adalah penerapan pembatasan usia di ruang siber, di mana platform digital diwajibkan membatasi anak di bawah 16 tahun dalam membuka akun secara mandiri tanpa pengawasan. Pada tahap awal implementasi, lebih dari 5 juta akun anak telah dinonaktifkan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari tiga pilar transformasi digital Indonesia, yakni konektivitas (connected), pertumbuhan (growing), dan perlindungan (protected).
Forum global tersebut juga menghadirkan sejumlah pakar dan pembuat kebijakan dari berbagai negara, di antaranya perwakilan International Chamber of Commerce, pemerintah Estonia, Sudan, Portugal, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, serta pemangku kepentingan kebijakan publik global lainnya.
