Menuju Swasembada Bahan Baku Obat, Pemerintah Percepat Hilirisasi Riset

0
60
Foto: BRIN

(Vibizmedia – Jakarta) Ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat (BBO) yang masih mencapai sekitar 90 persen menjadi tantangan serius bagi ketahanan kesehatan nasional. Untuk mengurangi kerentanan terhadap gangguan rantai pasok global, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pengembangan hingga hilirisasi BBO dalam negeri.

Kepala Organisasi Riset Kesehatan BRIN, NLP Indi Dharmayanti, menegaskan bahwa kemandirian bahan baku obat tidak dapat dicapai hanya melalui riset semata. Diperlukan sinergi antara lembaga penelitian, pemerintah, perguruan tinggi, regulator, dan industri agar inovasi dapat ditransformasikan menjadi produk yang siap digunakan. Ia menyoroti masih adanya kesenjangan antara hasil riset dan kebutuhan industri yang menyebabkan adopsi teknologi berjalan lambat serta menghambat proses komersialisasi.

“Hilirisasi menjadi tantangan utama, mulai dari validasi teknologi, peningkatan skala produksi, hingga akses pasar,” ujarnya.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lucia Rizka Andalucia, menambahkan bahwa pengembangan BBO harus menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ketahanan kesehatan. Meskipun Indonesia telah mampu memproduksi setidaknya 42 jenis bahan baku obat, kebutuhan untuk obat prioritas masih didominasi oleh impor.

Menurutnya, arah pengembangan BBO perlu diselaraskan dengan kebutuhan penyakit prioritas di Indonesia, seperti kanker, penyakit jantung, stroke, uronefrologi, serta penyakit terkait penuaan. Dengan demikian, riset dapat memberikan kontribusi nyata terhadap sistem kesehatan nasional sekaligus menekan ketergantungan pada pasokan luar negeri.

Dari sisi akademik, Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Ditjen Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Yos Sunitiyoso, menilai pendekatan riset selama ini masih didominasi model technology push. Ia mendorong pergeseran menuju pendekatan demand pull, yakni berbasis kebutuhan industri dan pemerintah, agar peluang hilirisasi semakin besar.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) melalui dukungan pendanaan, pendampingan, serta kolaborasi lintas sektor agar inovasi tidak berhenti di laboratorium, melainkan dapat diproduksi secara massal.

Dari perspektif industri, tantangan utama dalam penggunaan BBO lokal meliputi keterbatasan skala pasar, dominasi produk impor dalam rantai pasok global, serta kebutuhan akan kepastian pasokan, kualitas yang konsisten, dan keberlanjutan produksi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Industri Kimia Hulu Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Wiwik Pudjiastuti, menyampaikan bahwa pemerintah tengah memperkuat kebijakan untuk mendorong penggunaan BBO dalam negeri. Upaya tersebut mencakup integrasi produk lokal ke dalam sistem pengadaan nasional, seperti e-Katalog dan skema INA-CBGs, serta penyusunan tata niaga yang memberikan kepastian usaha bagi industri farmasi.

Sebagai hasil forum, BRIN menegaskan bahwa kemandirian bahan baku obat harus menjadi agenda strategis nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Ekosistem inovasi perlu dibangun secara menyeluruh, mulai dari industri kimia hulu, bahan antara, pelarut, hingga eksipien sebagai fondasi industri farmasi nasional.

Untuk mempercepat pencapaian tersebut, BRIN merekomendasikan pembentukan konsorsium riset dan inovasi BBO yang melibatkan kementerian, perguruan tinggi, industri, serta lembaga pendanaan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat hilirisasi, meningkatkan TKT, memperbesar kapasitas produksi nasional, serta memperkuat daya saing industri farmasi Indonesia, sehingga ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi secara bertahap.