(Vibizmedia – Industry) Pemerintah perkuat perlindungan bagi industri dalam negeri, antara lain melalui penerapan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP/safeguard measures) sebagai instrumen untuk melindungi industri nasional dari lonjakan impor yang berpotensi merugikan.
Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Julia Gustaria Silalahi, menjelaskan TPP memberikan kesempatan bagi industri dalam negeri untuk memulihkan diri dari kerugian serius.Juga mencegah ancaman kerugian akibat meningkatnya impor barang sejenis maupun barang yang bersaing langsung dengan produk lokal.
“TPP memberikan ruang bernapas bagi industri agar memiliki waktu untuk meningkatkan daya saingnya,” ujar Julia saat Sosialisasi Tindakan Pengamanan Perdagangan atas Barang Kosmetik di Jakarta, Selasa (22/7).
Situasi geopolitik, perang tarif, konflik antarnegara, serta meningkatnya arus perdagangan internasional telah memicu lonjakan impor di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meski sistem perdagangan terbuka memberikan banyak manfaat, derasnya produk impor berharga kompetitif juga dapat menekan industri nasional apabila tidak diantisipasi secara tepat.
Salah satu sektor yang menghadapi tantangan tersebut adalah industri kosmetik. Meningkatnya masuknya produk kosmetik dan perawatan tubuh impor dengan volume besar serta harga yang lebih rendah membuat produk lokal harus bersaing lebih ketat di pasar domestik.
Sebagai anggota World Trade Organization (WTO), Indonesia memiliki hak untuk menerapkan TPP sebagaimana diatur dalam Agreement on Safeguards. Instrumen ini dapat digunakan ketika lonjakan impor terbukti menyebabkan atau mengancam kerugian serius bagi industri dalam negeri.
Di Indonesia, kewenangan tersebut dijalankan oleh KPPI yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002 dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011. KPPI bertugas menyelidiki dugaan kerugian akibat lonjakan impor dan, jika terbukti, merekomendasikan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) kepada pemerintah.
Sosialisasi ini juga mendapat apresiasi dari pelaku industri. Perwakilan PT Mandom Indonesia Tbk., Triani Arianti, menilai kegiatan tersebut membantu pelaku usaha memahami peran KPPI dan mekanisme perlindungan perdagangan yang tersedia. Ia berharap instrumen tersebut mampu mendorong industri kosmetik nasional berkembang lebih kuat.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah ingin meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai syarat, mekanisme, dan manfaat TPP sehingga industri kosmetik nasional semakin siap menghadapi persaingan global, meningkatkan inovasi, serta membuka lebih banyak lapangan kerja.
