(Vibizmedia – Cimahi) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Barat di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya terus memperkuat upaya penanganan darurat kekeringan di Kota Cimahi, Jawa Barat.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Wali Kota Cimahi tentang penetapan status siaga darurat kekeringan yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Sejak 7 Juli 2026, bantuan air bersih telah disalurkan secara rutin untuk memenuhi kebutuhan warga di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa air memiliki peran krusial dalam pembangunan berkelanjutan karena mendukung berbagai sektor, mulai dari pertanian, energi, hingga pengentasan kemiskinan dan aksi iklim.
“Layanan air yang berkualitas menjadi fondasi utama bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, terutama di wilayah yang terdampak keterbatasan sumber daya air dan perubahan iklim,” ujarnya.
Kepala BPBPK Jawa Barat, M. Reva Sastrodiningrat, menjelaskan bahwa distribusi air dilakukan dua kali setiap pekan, yakni Selasa dan Jumat, dengan menjangkau enam titik layanan di empat RW.
Sebanyak lima unit mobil tangki berkapasitas 4.000 liter dikerahkan dalam setiap pengiriman, sehingga total air yang disalurkan mencapai 20.000 liter per distribusi atau sekitar 40.000 liter setiap minggu.
Kekeringan di wilayah tersebut dipicu oleh kemarau panjang yang mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air tanah dangkal—yang selama ini menjadi sumber utama warga. Keterbatasan jaringan layanan PDAM di kawasan tersebut membuat masyarakat sangat bergantung pada sumur, yang kini banyak mengering.
Penyaluran bantuan difokuskan pada wilayah-wilayah dengan tingkat kekeringan tertinggi, khususnya di Kelurahan Leuwigajah.
Bantuan ini disambut baik oleh warga. Salah satu warga, Nining, menyampaikan bahwa distribusi air bersih sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama saat sumur mengering di musim kemarau.
Kementerian PU menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan layanan dasar yang harus tetap terpenuhi, terutama dalam kondisi darurat. Untuk itu, koordinasi dengan Pemerintah Kota Cimahi dan berbagai pihak terkait akan terus diperkuat agar distribusi bantuan berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
