(Vibizmedia – Papua) Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terus mempercepat penanganan infrastruktur di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan guna memperkuat konektivitas antarpusat pemerintahan sekaligus mendukung kelancaran pelayanan publik.
Melalui Direktorat Jenderal Bina Marga, pemerintah menangani ruas Simpang Kuprik–Kampung SP9–SP3 Salor yang menjadi salah satu akses penting penghubung ibu kota Kabupaten Merauke dengan Kantor Gubernur Papua Selatan.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, ketersediaan infrastruktur pemerintahan merupakan bagian penting dalam mendukung daerah otonom baru menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Penanganan ruas jalan tersebut dilakukan melalui dua paket pekerjaan rekonstruksi. Paket pertama, Rekonstruksi Jalan Simpang Kuprik–Kampung SP9–SP3 Salor Segmen 4, mencakup penanganan sepanjang 5 kilometer dengan progres fisik mencapai 56,13 persen.
Sementara itu, paket kedua mencakup penanganan jalan sepanjang 6,8 kilometer dengan progres fisik sebesar 50,42 persen.
Kedua paket pekerjaan tersebut ditargetkan mencapai Provisional Hand Over (PHO) pada 31 Desember 2026.
Kementerian PU menilai ruas Simpang Kuprik–Kampung SP9–SP3 Salor memiliki posisi strategis karena menghubungkan pusat pemerintahan Kabupaten Merauke dengan Kantor Gubernur Papua Selatan. Jalan tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas aparatur pemerintah sekaligus mendukung aktivitas masyarakat.
“Kementerian PU terus melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal,” tegas Dody.
Pembangunan infrastruktur jalan di Papua Selatan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga memperkuat integrasi antarwilayah dan mendukung berbagai aktivitas masyarakat.
Konektivitas yang semakin baik diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas terhadap pusat pemerintahan, pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan selatan Papua.
Langkah tersebut sejalan dengan semangat PU 608 dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
