(Vibizmedia – Jakarta) PT Pertamina Patra Niaga memperkuat proses verifikasi dan validasi data kependudukan untuk memastikan penyaluran subsidi energi, khususnya LPG 3 kg, semakin tepat sasaran dan memiliki tata kelola yang transparan di seluruh Indonesia.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Transformasi Subsidi Tepat LPG.
Menurut Mars Ega, integrasi data kependudukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi bagian penting dalam memastikan subsidi energi diterima masyarakat yang berhak.
“Kerja sama ini akan memperkuat proses verifikasi dan validasi data untuk mendukung penyaluran energi bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Pertamina Patra Niaga berkomitmen mewujudkan cita-cita pemerintah untuk memastikan ketahanan energi dengan tata kelola subsidi yang baik,” ujar Mars Ega dalam keterangan resmi, Selasa (11/8/2026).
Melalui pemanfaatan data kependudukan yang terintegrasi, penyaluran LPG 3 kg diharapkan dapat dilakukan secara lebih akurat, sekaligus mengurangi potensi kesalahan sasaran dalam distribusi subsidi dari Sabang hingga Merauke.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan data kependudukan merupakan salah satu basis penting dalam penyelenggaraan berbagai layanan publik.
Ia menyebut cakupan perekaman biometrik untuk KTP telah mendekati 99 persen dari total 290,1 juta penduduk Indonesia pada Semester I 2026. Kondisi tersebut membuat data kependudukan memiliki potensi besar untuk mendukung pengawasan dan ketepatan distribusi subsidi.
“Pemanfaatan data kependudukan ini kami harapkan tidak hanya mendukung penyaluran subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran, tetapi juga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan lain dalam mendukung tugas dan layanan Pertamina Patra Niaga,” kata Teguh.
Penguatan verifikasi dan validasi data tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola subsidi energi, sehingga bantuan pemerintah dapat diterima kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.
