(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Belanja negara dirancang tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan, pemerintah akan menjaga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap prudent, sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
“Kami dari pemerintah selalu menjaga APBN agar prudent dan sustainable. Jadi beberapa hal, terkait dengan optimalisasi pendapatan, kemudian belanja yang berkualitas, diarahkan untuk APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” kata Ferry dalam konferensi pers, Rabu (19/8).
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut meningkat 3,9 persen dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp3.942,5 triliun.
Belanja tersebut akan difokuskan untuk mendukung delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 14 Agustus 2026.
Delapan prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah akan mengarahkan belanja negara untuk memperbaiki kualitas layanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menjaga daya beli masyarakat.
Salah satu alokasi terbesar diarahkan untuk sektor pendidikan. Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun atau sekitar 20,03 persen dari total rencana belanja negara dalam RAPBN 2027.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai program, antara lain Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Program Indonesia Pintar (PIP), serta renovasi sekolah dan madrasah.
Sementara itu, anggaran perlindungan sosial disiapkan sebesar Rp549,9 triliun. Dana tersebut antara lain akan mendukung Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, atensi sosial, serta penanganan bencana.
Ferry mengatakan, kebijakan tersebut menunjukkan fungsi APBN sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat rentan ketika menghadapi tekanan ekonomi maupun gejolak eksternal.
“Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa APBN 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong ekonomi yang tumbuh lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat,” ujarnya.
Target Kemiskinan Turun
Peningkatan kualitas belanja negara diharapkan dapat tercermin dalam berbagai indikator kesejahteraan masyarakat.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan berada pada kisaran 6-6,5 persen. Sementara itu, rasio gini ditargetkan berada di kisaran 0,362-0,367 dan tingkat kemiskinan ekstrem diharapkan dapat mencapai nol persen.
Pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan indeks modal manusia, peningkatan indeks kesejahteraan petani, bertambahnya proporsi penciptaan lapangan kerja formal, serta membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup.
“Pengeluaran pemerintah ini tentunya diharapkan dapat memberikan dampak terhadap berbagai indikator makroekonomi, khususnya yang menyangkut kesejahteraan masyarakat,” kata Ferry.
Defisit Tetap Dijaga
Di tengah peningkatan belanja, pemerintah tetap menekankan pentingnya menjaga kesehatan fiskal. Dalam RAPBN 2027, defisit anggaran ditargetkan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Target tersebut lebih rendah dibandingkan outlook defisit APBN 2026 yang diperkirakan mencapai 2,85 persen terhadap PDB.
Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah akan menerapkan kebijakan pembiayaan secara hati-hati dengan mengedepankan diversifikasi sumber pembiayaan dan pengelolaan utang yang berkelanjutan.
“Kami berharap pembiayaan defisit anggaran ini akan dilakukan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan melalui pengeluaran utang yang hati-hati,” tutur Ferry.
Dengan desain tersebut, RAPBN 2027 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal dan disiplin anggaran. Pemerintah berharap peningkatan belanja dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
