Indonesia Siapkan Bursa Mineral, Bidik Jadi Penentu Harga Komoditas Strategis Dunia

0
1353
Menteri Perdagangan
Menteri Perdagangan Budi Santoso. FOTO: KEMENDAG

(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah tengah menyiapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) sebagai langkah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan sekaligus meningkatkan peran nasional dalam pembentukan harga komoditas strategis.

Bursa khusus perdagangan mineral dan komoditas tersebut ditargetkan mulai resmi beroperasi pada 1 Januari 2027.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan turut terlibat dalam proses pembentukan BMKS melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap menjadi pihak yang memimpin proses pembentukan bursa tersebut.

“Terlibat, jadi sekarang sudah dibentuk tim ya dengan OJK. OJK dengan kita melalui Bappebti. Kemarin kami juga sudah ketemu dengan Danantara, kemudian ketemu dengan Pak Brian Mendiktri, dan juga sudah komunikasi dengan Ketua OJK,” kata Budi saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Menurut Budi, keterlibatan Bappebti dalam pembentukan BMKS menggunakan pola koordinasi yang sebelumnya pernah diterapkan pemerintah ketika mengembangkan perdagangan aset kripto di Indonesia.

“Jadi kita membentuk tim seperti dulu ketika produk kripto. Ya, kripto kan juga kita ada tim,” ujarnya.

Pembentukan BMKS diharapkan dapat menciptakan ekosistem perdagangan komoditas strategis yang lebih terorganisasi sekaligus memberikan referensi harga yang lebih kuat bagi komoditas Indonesia.

Kehadiran bursa tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara penghasil komoditas strategis dunia. Dengan adanya mekanisme perdagangan yang lebih terintegrasi di dalam negeri, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga memiliki peran lebih besar dalam menentukan harga komoditas strategis di pasar.

Target beroperasinya BMKS pada awal 2027 membuat proses pembentukan regulasi, kelembagaan, infrastruktur perdagangan, serta koordinasi antarlembaga kini menjadi bagian penting yang harus diselesaikan pemerintah sebelum bursa tersebut resmi berjalan.