(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di wilayah yang terdampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau meningkatkan kesiapsiagaan dan mengambil langkah antisipatif terhadap potensi sebaran abu vulkanik. Pemerintah diminta memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas, tanpa menimbulkan kepanikan.
Imbauan tersebut disampaikan Tito dalam konferensi pers mengenai keberlangsungan layanan pemerintahan dan pendidikan pascaerupsi Gunung Anak Krakatau yang digelar secara daring, Minggu (6/9/2026).
Erupsi terbaru Anak Krakatau mulai berlangsung pada Jumat (4/9/2026) sekitar pukul 23.07 WIB. Berdasarkan pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), episode erupsi menerus tersebut berlangsung sekitar 25 jam dan berakhir pada Minggu (6/9) pukul 00.04 WIB. Meski episode erupsi tersebut telah berakhir, status aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada Level III atau Siaga.
Aktivitas erupsi tersebut juga disertai suara gemuruh dan dentuman. Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak mendekati kawasan gunung api untuk menyaksikan aktivitas erupsi karena masih terdapat potensi lontaran material dari kawah aktif.
Abu Vulkanik Menyebar ke Sejumlah Provinsi
Dampak erupsi tidak hanya dirasakan di sekitar Gunung Anak Krakatau. Pemantauan BMKG menunjukkan sebaran abu vulkanik telah mencapai sejumlah wilayah, termasuk Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan. Pada pemantauan 6 September, BMKG bahkan mengidentifikasi dua klaster sebaran abu yang mencakup wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat hingga Bengkulu.
Sebaran abu tersebut berpotensi mengganggu kualitas udara, kesehatan masyarakat, jarak pandang, hingga operasional transportasi udara. Sejumlah bandara sempat mengalami penutupan sementara sebagai langkah keselamatan penerbangan akibat abu vulkanik di ruang udara.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang fleksibel sesuai perkembangan situasi di masing-masing wilayah.
Tito mengatakan pemerintah daerah harus mampu merespons kondisi tersebut secara cepat, tetapi tetap menggunakan informasi resmi dari lembaga pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Kita harus meningkatkan kewaspadaan, tetapi tentu kita hindari kepanikan masyarakat.”
Masker dan Perlindungan Kesehatan
Salah satu langkah yang diminta Mendagri adalah memperkuat perlindungan masyarakat dari paparan abu vulkanik. Pemda di wilayah terdampak diminta memastikan ketersediaan dan distribusi masker kepada masyarakat, terutama kelompok rentan.
Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika konsentrasi abu meningkat. Penggunaan masker dan pelindung mata diperlukan untuk mengurangi risiko iritasi pada saluran pernapasan serta mata.
Langkah tersebut penting mengingat karakter sebaran abu vulkanik dapat berubah mengikuti arah dan kecepatan angin. Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya mengandalkan kondisi yang terlihat secara kasatmata, tetapi mengikuti perkembangan informasi dari PVMBG, BMKG, BNPB, dan pemerintah daerah.
Transportasi Disesuaikan dengan Kondisi Lapangan
Tito juga meminta pemerintah daerah mengantisipasi dampak abu vulkanik terhadap transportasi yang berada di bawah kewenangan daerah.
Penyesuaian dapat dilakukan pada transportasi darat, laut, sungai, maupun danau apabila kondisi lingkungan menunjukkan peningkatan risiko.
“Untuk mendukung sistem transportasi, jangan sampai nanti membahayakan masyarakat. Tapi sekali lagi, situasinya masih sangat situasional, masih sangat tergantung dengan situasi masing-masing,” kata Tito.
Pada sektor penerbangan, dampak abu vulkanik telah mendorong sejumlah bandara melakukan penghentian operasional sementara sebagai bagian dari prosedur keselamatan. Status operasional bandara dapat berubah mengikuti pergerakan abu, kondisi ruang udara, serta hasil pemantauan keselamatan penerbangan.
Sementara itu, transportasi laut di Selat Sunda juga terus dipantau oleh instansi terkait. Pemerintah mengingatkan operator dan masyarakat untuk mengikuti arahan otoritas pelabuhan serta informasi resmi mengenai kondisi perairan.
Kegiatan Belajar Mengajar Perlu Fleksibel
Sektor pendidikan menjadi perhatian lain pemerintah. Tito meminta pemerintah daerah menyesuaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan tingkat sebaran abu vulkanik di masing-masing wilayah.
Apabila kondisi udara masih memungkinkan, kegiatan pendidikan dapat dilakukan dengan pengaturan aktivitas yang lebih aman, terutama dengan memprioritaskan kegiatan di dalam ruangan.
Namun, jika kualitas udara dan sebaran abu semakin mengganggu keselamatan siswa maupun tenaga pendidik, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan penyesuaian pembelajaran berdasarkan perkembangan situasi.
Pendekatan tersebut diperlukan agar keberlangsungan pendidikan tetap terjaga sekaligus tidak mengabaikan aspek kesehatan dan keselamatan.
Pemerintah Perkuat Pemantauan
Erupsi terbaru ini menjadi pengingat bahwa peningkatan aktivitas Anak Krakatau perlu diikuti dengan kesiapsiagaan lintas sektor. Pemantauan tidak hanya dilakukan terhadap aktivitas vulkaniknya, tetapi juga terhadap arah sebaran abu, kondisi udara, transportasi, kesehatan masyarakat, dan layanan publik.
Pemerintah pusat dan daerah bersama PVMBG, BMKG, BNPB, Basarnas, serta instansi terkait terus melakukan pemantauan dan koordinasi berdasarkan perkembangan lapangan. Pemerintah juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang cepat dan akurat agar masyarakat memperoleh informasi yang sama dan tidak mudah terpengaruh kabar yang tidak terverifikasi.
Sejalan dengan itu, Pemprov DKI Jakarta telah mengimbau masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Berdasarkan informasi resmi PVMBG, status Anak Krakatau masih Level III (Siaga), sementara sebaran abu telah terdeteksi hingga sebagian wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Bagi pemerintah daerah, tantangan utama saat ini adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi serta pelayanan publik.
Tito menegaskan, pemerintah tidak menginginkan masyarakat panik akibat aktivitas erupsi. Namun, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan karena kondisi Gunung Anak Krakatau dan arah sebaran abu dapat berubah sewaktu-waktu.
Dengan koordinasi yang kuat, penyampaian informasi yang akurat, serta respons yang disesuaikan dengan kondisi wilayah, pemerintah berharap dampak erupsi dapat ditekan sekaligus memastikan pelayanan pemerintahan, transportasi, dan pendidikan tetap berjalan secara aman.
