(Vibizmedia-Nasional) Kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir di Aceh diperkuat melalui penyusunan rencana kontinjensi (renkon) serta gladi ruang dan pos komando. Kegiatan yang berlangsung pada 15–16 September 2026 di Banda Aceh ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas penanganan darurat bencana.
Penyusunan renkon dan simulasi tersebut diarahkan untuk memastikan Pemerintah Aceh memiliki skenario penanganan yang jelas ketika banjir terjadi. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menjadi unsur utama dalam mengoordinasikan respons bersama berbagai pemangku kepentingan.
Widyaiswara Ahli Madya BNPB Apriyuanda G. Bayu Pradana mengatakan, dokumen renkon yang disusun bersama dapat menjadi pedoman bagi berbagai pihak dalam menjalankan tugas saat kondisi darurat.
“Dengan perencanaan yang baik, penanganan darurat nantinya dapat berjalan secara efektif. Berbagai pemangku kepentingan melakukan tugasnya secara terarah, terkoordinasi dan terpadu,” ujar Bayu, Rabu (16/9).
Kesiapan tersebut dinilai penting mengingat sejumlah wilayah Aceh memiliki kerentanan terhadap banjir. Tingginya curah hujan, banyaknya aliran sungai, serta keberadaan permukiman di dataran rendah menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan.
Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBA Fazli mengatakan, kesiapan menghadapi bencana harus dibangun sebelum kejadian berlangsung.
“Kesiapan harus dibangun sejak sebelum kejadian melalui skenario yang jelas, ketersediaan sumber daya, serta pembagian tugas antarpihak,” kata Fazli.
Renkon banjir yang disusun mencakup analisis risiko, strategi penanganan, hingga pembagian peran setiap unsur yang terlibat. Beberapa aspek utama yang dipersiapkan meliputi evakuasi warga, penyelamatan korban, pelayanan kesehatan, serta distribusi logistik.
Uji Kesiapan Lewat Simulasi
Setelah penyusunan renkon, BNPB melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana melanjutkan kegiatan dengan gladi ruang atau table top exercise (TTX) dan gladi posko atau command post exercise (CPX).
Simulasi menggunakan skenario banjir yang melanda sejumlah wilayah di Banda Aceh dan Aceh Besar. Skenario juga mencakup dampak terhadap Sekolah Rakyat Darussaadah serta terputusnya akses jalan nasional.
Melalui TTX, para pemangku kepentingan menguji proses pengambilan keputusan ketika menghadapi perkembangan situasi di lapangan. Sementara CPX menguji bagaimana sistem posko bekerja dalam mengorganisasi berbagai unsur selama tanggap darurat.
Dalam simulasi, sejumlah unsur seperti sekretariat, data dan informasi, logistik, serta Tim Reaksi Cepat (TRC) bergerak dalam rapat koordinasi di bawah komando BPBA.
Latihan tersebut juga menguji peran komandan posko dalam memastikan informasi dari lapangan tersampaikan secara akurat. Informasi yang cepat dan tepat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan selama operasi penanganan bencana.
Bayu mengatakan TTX dan CPX bertujuan menguji kesiapan organisasi penanganan darurat dalam menghadapi kejadian bencana hidrometeorologi, termasuk skenario banjir yang berdampak pada Sekolah Rakyat di wilayah Kota Banda Aceh.
Selain kesiapan organisasi, simulasi juga digunakan untuk menguji efektivitas penerapan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB).
“Menguji efektivitas penerapan sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB),” ujar Bayu.
Menurutnya, kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk menguji mekanisme koordinasi, komunikasi, komando, dan pengendalian antarpihak. Unsur yang dilibatkan mencakup perangkat daerah, instansi vertikal, TNI, Polri, dunia usaha, hingga organisasi kemanusiaan.
Kegiatan selama dua hari tersebut diikuti BPBA, organisasi perangkat daerah tingkat provinsi dan kota, TNI, Polri, Basarnas, lembaga usaha, organisasi relawan, pengelola Sekolah Rakyat wilayah Kota Banda Aceh, serta sejumlah organisasi nonpemerintah.
Melalui penyusunan renkon dan latihan berbasis skenario, kesiapan penanganan banjir tidak hanya diuji di atas dokumen, tetapi juga melalui simulasi koordinasi dan pengambilan keputusan di tingkat posko.
