(Vibizmedia – Jakarta) Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyebut kepercayaan masyarakat sebagai salah satu aspek paling penting dalam penerapan kecerdasan artifisial (AI) di lingkungan pemerintahan.
Menurut Nezar, keberhasilan pemanfaatan AI di sektor publik tidak semestinya hanya diukur dari kemampuan teknologi mempercepat pekerjaan atau memangkas proses administrasi. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu layanan pemerintah dan memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ukuran keberhasilan tersebut adalah layanan yang lebih baik, keputusan yang lebih baik, akses yang lebih adil, dan martabat yang lebih besar dalam cara masyarakat berinteraksi dengan negara,” ujar Nezar dalam AI Incubation for Public Sector Demo Day 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026).
Ia menjelaskan, karakter Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi sosial, geografis, serta kebutuhan masyarakat yang beragam membuat penerapan AI membutuhkan pendekatan yang tidak seragam.
Teknologi yang dikembangkan atau diterapkan di suatu wilayah belum tentu dapat langsung digunakan secara efektif di daerah lain. Karena itu, pemerintah perlu memastikan AI mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik masyarakat yang menjadi penggunanya.
“Solusi yang berhasil di satu lingkungan mungkin tidak akan berhasil di lingkungan lain tanpa adaptasi yang cermat. Adopsi saja tidak cukup, adaptasi adalah hal yang terpenting. AI harus sesuai dengan bahasa lokal, norma lokal, data lokal, dan pola kebutuhan lokal,” tegas Nezar.
Menurutnya, perkembangan AI menawarkan peluang besar untuk meningkatkan berbagai aspek pelayanan publik. Meski demikian, potensi tersebut baru dapat memberikan nilai bagi masyarakat apabila teknologi benar-benar digunakan untuk menjawab persoalan yang konkret.
“Janji AI sangat signifikan, tetapi janji saja bukanlah nilai publik. Nilai publik muncul ketika teknologi memenuhi kebutuhan manusia yang nyata, didukung oleh lembaga yang kompeten, diatur oleh perlindungan yang jelas, dan dibentuk melalui kolaborasi,” katanya.
Nezar menilai penerapan AI di pemerintahan juga tidak dapat dilepaskan dari kapasitas institusi, regulasi, perlindungan masyarakat, serta keterlibatan berbagai pihak. Teknologi perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat pelayanan, bukan semata-mata sebagai simbol kemajuan digital.
Karena itu, ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan AI di sektor pemerintahan pada akhirnya harus dilihat dari pengalaman warga ketika berinteraksi dengan negara.
“Tolok ukur utama kecerdasan buatan dalam pemerintahan bukanlah seberapa canggih sistem tersebut tampak. Hal yang terpenting adalah apakah warga negara merasa pemerintah telah menjadi lebih mampu, responsif, inklusif, dan layak dipercaya,” pungkas Nezar.
