(Vibizmedia-Kolom) Ada saat ketika angka-angka ekonomi tidak lagi terasa seperti sekadar statistik. Ketika rupiah bergerak mendekati Rp18.000 per dolar AS, indeks harga saham jatuh di bawah level 6.000, dan Indonesia untuk pertama kalinya dalam enam tahun mencatat defisit perdagangan, kecemasan ekonomi mulai terasa lebih nyata. Bagi masyarakat yang pernah melewati krisis finansial Asia pada akhir 1990-an, situasi seperti itu dengan mudah membangkitkan ingatan lama tentang jatuhnya nilai tukar, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian yang pernah mengubah kehidupan jutaan orang.
Namun Indonesia hari ini bukan Indonesia pada 1998. Fondasi ekonomi jauh lebih kuat. Cadangan devisa berada di atas US$140 miliar, dibandingkan sekitar US$14 miliar pada 1998. Sistem perbankan juga memiliki permodalan yang lebih kuat, sementara ukuran kelas menengah telah berkembang jauh lebih besar. Nilai tukar yang lebih fleksibel bahkan dapat berfungsi sebagai penyerap guncangan eksternal, sesuatu yang tidak tersedia dalam bentuk yang sama ketika krisis Asia menghantam Indonesia.
Itu sebabnya tekanan yang terjadi sekarang belum dapat disamakan begitu saja dengan krisis 1998. Tetapi tidak berarti Indonesia boleh merasa aman. Justru persoalan hari ini lebih kompleks karena tekanan datang dari banyak arah sekaligus. Ketegangan geopolitik, perubahan perdagangan global, perkembangan kecerdasan buatan, ancaman terhadap lapangan kerja, perlambatan kapasitas pertumbuhan dan kebutuhan pembiayaan berbagai program pemerintah menciptakan badai yang tidak selalu terlihat dalam satu indikator.
Persoalan terbesar bukan hanya apakah Indonesia memiliki cukup uang untuk melewati badai. Persoalannya adalah apakah Indonesia sedang membangun mesin ekonomi yang mampu bergerak lebih cepat setelah badai berlalu.
Pertumbuhan 5 Persen Tidak Selalu Berarti Mesin Ekonomi Sehat
Angka pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen selama bertahun-tahun memberikan kesan stabil. Tetapi angka tersebut perlu dibaca bersama kapasitas pertumbuhan potensial. Jika kapasitas produksi, produktivitas, kualitas tenaga kerja dan investasi tidak meningkat cukup cepat, pertumbuhan 5 persen dapat menjadi semakin sulit dipertahankan.
Bayangkan sebuah mobil yang masih dapat melaju pada kecepatan tinggi, tetapi kemampuan mesinnya terus menurun. Pengemudi mungkin masih dapat menekan pedal gas, tetapi semakin besar tekanan yang diberikan, semakin tinggi pula risiko mesin mengalami panas berlebih. Gambaran semacam itu relevan ketika sebuah perekonomian ingin terus tumbuh sementara kapasitas dasarnya justru melemah.
Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang bukan hanya tinggi dalam angka, tetapi juga memiliki fondasi yang semakin kuat. Investasi harus menciptakan kapasitas baru. Pendidikan harus menghasilkan tenaga kerja yang lebih produktif. Teknologi harus masuk ke dalam proses produksi. Industri harus bergerak ke tingkat nilai tambah yang lebih tinggi. Dan institusi harus mampu memberikan kepastian agar dunia usaha berani mengambil risiko.
Tanpa itu semua, pertumbuhan dapat berubah menjadi sekadar angka tahunan yang terlihat stabil, tetapi menyimpan persoalan struktural di bawah permukaan.
Hilirisasi Tidak Boleh Berhenti di Pabrik Pengolahan
Indonesia telah mengambil langkah besar melalui hilirisasi sumber daya alam. Nikel menjadi contoh paling jelas bagaimana kekayaan alam digunakan sebagai modal untuk memasuki industri kendaraan listrik dan rantai pasok teknologi baru. Ekspor dari sektor tersebut meningkat tajam, tetapi kenaikan ekspor saja belum cukup untuk membuktikan bahwa seluruh manfaat ekonomi telah mengalir ke dalam negeri.
Tantangan sebenarnya dimulai setelah bahan mentah berhenti diekspor. Indonesia perlu memastikan munculnya industri lanjutan, teknologi, penelitian, pemasok lokal, tenaga kerja terampil dan perusahaan domestik yang mampu masuk ke rantai pasok global.
Sumber daya alam memang dapat menjadi modal awal. Tetapi kekayaan alam tidak otomatis berubah menjadi kekayaan masyarakat. Tanpa industri lanjutan dan peningkatan produktivitas, hilirisasi berisiko hanya mengubah bentuk ekspor tanpa cukup memperbesar kapasitas ekonomi nasional.
Indonesia pernah mengalami masalah serupa dalam industrialisasi berbasis tenaga kerja. Transformasi dari pertanian menuju manufaktur berhasil menciptakan fondasi industri, tetapi perjalanan menuju produk bernilai tambah lebih tinggi tidak berjalan mulus. Ketika kemampuan tenaga kerja tidak meningkat seiring kebutuhan industri, proses naik kelas pun terhenti di tengah jalan.
Kini tantangannya lebih besar. Indonesia harus melakukan transformasi industri sambil menghadapi otomatisasi dan kecerdasan buatan. Dunia tidak lagi hanya mencari tenaga kerja murah. Dunia mencari produktivitas, teknologi, kecepatan, kualitas dan kepastian.
Tangga Ekonomi Harus Dibangun, Bukan Sekadar Dibagikan Bantuan
Salah satu persoalan paling penting dalam pembangunan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu naik dari satu tingkat ekonomi ke tingkat berikutnya. Kemiskinan tidak cukup diatasi hanya dengan memberikan bantuan. Yang jauh lebih penting adalah menciptakan kemampuan agar seseorang tidak terus-menerus bergantung pada bantuan.
Di sinilah pendidikan menjadi investasi ekonomi yang sangat menentukan. Indonesia perlu bergerak dari orientasi memperbesar jumlah peserta didik menuju peningkatan kualitas pembelajaran. Pendidikan dasar, kemampuan membaca, matematika, sains, keterampilan digital dan kualitas guru merupakan fondasi yang menentukan kemampuan generasi berikutnya memasuki pasar kerja.
Negara juga perlu menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak muda menjadi pengusaha dan inovator. Memulai usaha seharusnya tidak berarti seseorang harus mempertaruhkan seluruh hidupnya. Ketika biaya kegagalan terlalu tinggi, orang akan memilih tidak mencoba.
Kepastian hukum, perlindungan hak kekayaan intelektual, akses terhadap modal awal, aturan yang sederhana dan pasar yang terbuka dapat menurunkan biaya untuk mengambil risiko produktif. Dalam ekonomi inovasi, kemampuan masyarakat untuk mencoba sama pentingnya dengan kemampuan negara memberikan bantuan.
Dengan kata lain, Indonesia membutuhkan tangga ekonomi. Pendidikan menjadi anak tangga pertama. Keterampilan menjadi berikutnya. Modal, teknologi, pasar dan kepastian hukum menjadi anak tangga selanjutnya. Tanpa tangga itu, masyarakat dapat diberi bantuan berkali-kali tetapi tetap sulit mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi.
Negara Harus Hadir, Tetapi Tidak Menggantikan Masyarakat
Peran negara dalam ekonomi tidak perlu dipertentangkan dengan peran swasta. Negara justru memiliki tugas yang sangat besar: membangun pendidikan, infrastruktur, hukum, keamanan dan institusi yang memungkinkan masyarakat bergerak.
Masalah muncul ketika negara terlalu jauh masuk ke ruang yang seharusnya dapat diisi oleh masyarakat dan dunia usaha. Dalam konteks koperasi, misalnya, kekuatan koperasi seharusnya berasal dari anggota. Kepemilikan, partisipasi dan manfaat ekonomi harus kembali kepada anggota, bukan sekadar menjadikan koperasi sebagai perpanjangan tangan birokrasi.
Jika organisasi yang memiliki dukungan negara kemudian berhadapan langsung dengan pengusaha kecil di tingkat lokal, persaingan menjadi tidak seimbang. Usaha kecil yang sedang berusaha naik kelas dapat justru kehilangan ruang untuk tumbuh.
Di sinilah konsep biaya untuk naik kelas menjadi penting. Pemerintah seharusnya menurunkan biaya tersebut, bukan menambahnya. Jika seorang pedagang kecil membutuhkan izin, modal, keamanan dan akses pasar, negara seharusnya membuat semua itu lebih mudah. Bukan membuat pelaku usaha semakin bergantung kepada negara.
Ekonomi Membutuhkan Hukum yang Bisa Dipercaya
Sering kali pembicaraan mengenai pertumbuhan ekonomi terlalu fokus pada suku bunga, investasi, pajak, ekspor dan belanja pemerintah. Padahal ada modal lain yang jauh lebih mendasar: kepercayaan terhadap hukum.
Seorang pengusaha tidak hanya menghitung biaya bahan baku dan tenaga kerja. Ia juga menghitung risiko. Apakah izin akan keluar tepat waktu? Apakah kontrak akan dihormati? Apakah hak kekayaan intelektual terlindungi? Apakah usaha kecil dapat menjalankan bisnis tanpa pungutan informal? Apakah investor memiliki kepastian ketika terjadi sengketa?
Jika jawabannya tidak jelas, biaya berusaha menjadi lebih mahal.
Contoh paling sederhana dapat terlihat pada usaha kecil di jalanan. Ketika pedagang harus mengeluarkan sebagian pendapatan untuk memperoleh rasa aman, biaya tersebut pada dasarnya menjadi beban ekonomi tambahan. Bahkan ketika tidak tercatat dalam laporan keuangan, pungutan informal mengurangi kemampuan usaha untuk berkembang.
Karena itu, law and order bukan sekadar persoalan keamanan. Ia merupakan bagian dari infrastruktur ekonomi. Negara yang mampu memberikan kepastian hukum memungkinkan masyarakat mengambil risiko lebih besar. Sebaliknya, ketidakpastian membuat masyarakat memilih bertahan, bukan berkembang.
Indonesia Harus Berani Melihat Dunia sebagai Pasar
Perubahan ekonomi global juga menuntut Indonesia mengubah cara memandang pasar. Pasar domestik memang sangat besar dan merupakan kekuatan penting. Tetapi ukuran pasar dalam negeri tidak seharusnya membuat Indonesia berhenti mengejar pasar global.
Indonesia membutuhkan strategi yang menggabungkan perlindungan dengan keterbukaan. Industri dalam negeri perlu memiliki kesempatan tumbuh, tetapi pada saat yang sama harus dipaksa meningkatkan kualitas melalui persaingan global. Kompetisi masa depan tidak semata-mata ditentukan oleh biaya produksi yang murah. Kepastian, kualitas, teknologi dan kemampuan mengelola risiko semakin penting.
Dalam situasi geopolitik yang berubah, Indonesia bahkan memiliki peluang dari aset yang sudah dimiliki. Fasilitas LNG seperti Arun dan Bontang menunjukkan bahwa negeri ini pernah memiliki pengalaman dan infrastruktur penting dalam industri energi global. Tantangannya adalah bagaimana menghidupkan kembali aset tersebut dan menemukan ceruk baru dalam perdagangan energi dunia.
Inilah bentuk pembangunan yang sering dilupakan, tidak selalu harus membangun sesuatu dari nol. Kadang-kadang kekuatan terbesar justru tersembunyi di dalam aset lama yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Modal Terbesar Indonesia Tidak Berada di Dalam Tanah
Pada akhirnya, kekayaan paling penting Indonesia bukan nikel, batu bara, minyak, gas atau lahan. Kekayaan yang menentukan masa depan adalah manusia yang mampu mengubah semua sumber daya tersebut menjadi teknologi, perusahaan dan produktivitas.
Indonesia telah menghasilkan semakin banyak talenta melalui pendidikan tinggi dan program beasiswa. Generasi muda Indonesia kini semakin banyak memperoleh kesempatan belajar di universitas terbaik dunia. Tetapi pendidikan baru menghasilkan nilai ekonomi ketika pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk menciptakan sesuatu di dalam negeri.
Jika talenta terbaik tidak menemukan lingkungan yang menarik untuk bekerja, meneliti, membangun perusahaan atau terlibat dalam kebijakan publik, mereka akan mencari tempat lain. Karena itu, persoalan brain drain bukan semata-mata tentang orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Persoalannya adalah mengapa Indonesia belum selalu mampu menyediakan ekosistem yang membuat talenta tersebut ingin kembali dan membangun negeri.
Sejarah sebenarnya memberikan banyak contoh bahwa Indonesia mampu menjadi pelopor. Palapa menunjukkan kemampuan teknologi yang pernah dibangun sejak awal perkembangan industri satelit. Indonesia juga memiliki pengalaman panjang dalam industri LNG dan manufaktur. Tetapi menjadi pelopor hanya memiliki arti jika keunggulan tersebut dapat dikembangkan menjadi industri dan pengetahuan yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya.
Badai Ekonomi Bukan Sekadar Ancaman
Indonesia mungkin belum berada dalam krisis seperti 1998. Tetapi tidak adanya krisis bukan berarti tidak ada masalah. Justru periode sebelum krisis sering kali merupakan waktu paling penting untuk memperbaiki fondasi.
Cadangan devisa yang kuat, perbankan yang lebih sehat dan pasar domestik yang besar memberikan ruang bagi Indonesia untuk menghadapi guncangan. Namun bantalan tersebut tidak boleh membuat negara menunda pembenahan struktural.
Indonesia membutuhkan kualitas pendidikan yang lebih tinggi, produktivitas yang meningkat, industri yang lebih dalam, perlindungan hukum yang lebih kuat, dunia usaha yang lebih dinamis dan kebijakan yang bersedia belajar dari hasil sebelumnya. Program pemerintah juga perlu diuji secara bertahap, diperbaiki ketika tidak bekerja, dan diperluas ketika terbukti efektif.
Pelajaran paling penting dari sejarah ekonomi bukan bahwa setiap kebijakan masa lalu harus diulang. Justru sebaliknya. Indonesia harus mampu membedakan mana keberhasilan yang perlu dikembangkan dan mana kegagalan yang tidak boleh diulangi. Sebuah negara tidak menjadi kuat karena tidak pernah gagal. Negara menjadi kuat ketika mampu belajar dari kegagalan sebelum kegagalan tersebut berubah menjadi krisis.
Badai ekonomi akan selalu datang dalam bentuk yang berbeda. Kali ini mungkin berupa gejolak mata uang, perang, perubahan rantai pasok, proteksionisme atau kecerdasan buatan. Di masa depan bentuknya bisa berbeda lagi.
Yang menentukan bukan apakah Indonesia dapat menghentikan badai. Yang menentukan adalah apakah kapal ekonomi Indonesia memiliki mesin, awak dan arah yang cukup kuat untuk terus bergerak ketika badai datang.
Dan mungkin di situlah pekerjaan ekonomi Indonesia yang sesungguhnya: bukan sekadar mempertahankan pertumbuhan 5 persen, melainkan membangun kapasitas agar generasi berikutnya dapat tumbuh jauh lebih tinggi.
