(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus memperkuat fondasi pengembangan Kawasan Rebana sebagai salah satu kawasan pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Penguatan tersebut mencakup aspek tata kelola, kelembagaan, investasi, pengembangan industri, hingga konektivitas infrastruktur dengan menempatkan Pelabuhan Internasional Patimban sebagai salah satu simpul penting dalam ekosistem logistik kawasan.
Langkah tersebut ditandai dengan berakhirnya kerja sama Project for Rebana Area Development which is related to Patimban International Port antara Pemerintah Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Penutupan proyek dilakukan melalui The Final Joint Coordinating Committee (JCC) Meeting di Jakarta, Selasa (29/09).
Kawasan Rebana sendiri merupakan kawasan metropolitan baru yang dikembangkan di bagian utara dan timur laut Jawa Barat. Kawasan ini mencakup sejumlah kabupaten dan kota, termasuk Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, Kuningan, dan Cirebon, dengan pengembangan yang diarahkan untuk membentuk pusat-pusat industri, logistik, investasi, serta kegiatan ekonomi baru yang saling terhubung.
Salah satu elemen penting dalam pengembangan Rebana adalah keberadaan Pelabuhan Internasional Patimban di Kabupaten Subang. Pelabuhan tersebut diproyeksikan menjadi simpul logistik dan perdagangan yang memperkuat konektivitas kawasan industri Rebana dengan pasar nasional maupun internasional. Integrasi antara kawasan industri, jaringan jalan, pelabuhan, dan infrastruktur pendukung diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang sekaligus memperkuat daya saing industri Jawa Barat.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera mengatakan, Kawasan Rebana memiliki potensi untuk berkembang sebagai kutub pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak tidak hanya bagi Jawa Barat, tetapi juga bagi perekonomian nasional.
“Kawasan Rebana berpotensi besar menjadi kutub pertumbuhan sekaligus katalis percepatan ekonomi dari tingkat provinsi hingga nasional. Kerja sama dengan JICA ini bertujuan mendorong pembangunan ekonomi dengan memajukan industri dan infrastruktur di Kawasan Rebana, khususnya di sekitar Pelabuhan Internasional Patimban.”
Menurut Dida, pengembangan kawasan tidak cukup hanya mengandalkan perencanaan yang matang. Keberhasilannya juga membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dukungan pemerintah daerah, serta konsistensi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan.
Master Plan dan Pengembangan Industri Hijau
Selama dua tahun pelaksanaan kerja sama dengan JICA, pemerintah berhasil menyusun dan memperbarui Rencana Induk atau Master Plan Kawasan Rebana. Dokumen tersebut menitikberatkan pada integrasi kawasan industri dengan sistem konektivitas dan jaringan logistik sehingga pengembangan ekonomi dapat berlangsung secara lebih terarah.
Kerja sama tersebut juga menghasilkan Rencana Spesifik Pengembangan Pusat Industri Hijau (Green Industry Hub) serta pedoman Eco-Industrial Park (EIP). Kedua instrumen tersebut menjadi bagian dari strategi untuk mendorong kawasan industri Rebana agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan efisiensi sumber daya, pengelolaan lingkungan, dan keberlanjutan.
Konsep Eco-Industrial Park memungkinkan kawasan industri dikembangkan melalui hubungan yang lebih terintegrasi antarpelaku usaha, termasuk dalam pemanfaatan energi, sumber daya, infrastruktur, serta pengelolaan limbah. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk membangun ekosistem industri yang mampu memenuhi tuntutan investasi dan industri masa depan.
Perkuat Kelembagaan dan Daya Tarik Investasi
Selain pembangunan fisik, kerja sama Indonesia-Jepang juga memberikan perhatian pada aspek kelembagaan dan strategi promosi investasi. Pemerintah menyiapkan strategi investasi yang memasukkan prinsip keberlanjutan lingkungan untuk meningkatkan daya tarik Rebana bagi investor domestik maupun internasional.
Penguatan kelembagaan diperlukan karena Kawasan Rebana melibatkan banyak wilayah administratif dan pemangku kepentingan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelola Kawasan Rebana, pemerintah kabupaten/kota, serta pelaku usaha menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan rencana pengembangan dapat berjalan secara konsisten.
Didukung 12 Proyek Strategis Nasional
Dari sisi konektivitas, pengembangan Rebana juga ditopang oleh pembangunan 12 Proyek Strategis Nasional (PSN). Hingga saat ini, delapan PSN telah diselesaikan, mulai dari pembangunan bendungan, akses jalan tol, hingga pengembangan kawasan industri strategis.
Keberadaan infrastruktur tersebut memperkuat hubungan antara pusat-pusat produksi, kawasan industri, sentra ekonomi daerah, dan Pelabuhan Patimban. Konektivitas yang semakin baik diharapkan dapat menekan biaya logistik, mempercepat pergerakan barang, serta meningkatkan daya tarik investasi di kawasan.
Dampaknya mulai terlihat dari kinerja investasi. Pada periode 2021 hingga Semester I-2026, realisasi investasi di Kawasan Rebana tercatat mencapai Rp131,62 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 320.446 orang.
Menuju Ekosistem Industri Hijau
Pemerintah selanjutnya mendorong transformasi Kawasan Rebana menuju ekosistem industri yang semakin hijau dan berkelanjutan. Arah tersebut juga akan mendapatkan penguatan seiring dengan penyusunan RUU Kawasan Industri, yang diharapkan memberikan landasan kebijakan bagi pengembangan kawasan industri secara lebih adaptif terhadap kebutuhan investasi dan perkembangan industri.
Dalam The Final JCC Meeting, seluruh anggota JCC menyepakati Project Completion Report dan Action Plan sebagai dokumen tindak lanjut setelah proyek kerja sama berakhir.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang melalui JICA, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelola Kawasan Rebana, serta pemerintah daerah di wilayah Rebana. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi Master Plan agar pengembangan kawasan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang maju, inklusif, dan berdaya saing.
Pertemuan penutup tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana, perwakilan kementerian dan lembaga teknis terkait, perwakilan JICA Indonesia Office, serta anggota JCC dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kawasan Rebana.
