(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus memperkuat fundamental perekonomian nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi. Risiko eksternal saat ini terutama berasal dari tiga jalur utama, yakni tekanan pada sektor energi dan logistik, dinamika perdagangan dan investasi, serta gejolak pasar keuangan.
Sejumlah lembaga internasional juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia masih menghadapi tekanan dan berpotensi melambat akibat berbagai tantangan yang belum sepenuhnya mereda. Situasi tersebut membuat penguatan ekonomi domestik, pengelolaan risiko, serta ketahanan terhadap guncangan eksternal menjadi semakin penting.
Di tengah kondisi tersebut, ekonomi Indonesia tetap mencatatkan kinerja yang relatif solid. Pertumbuhan ekonomi pada semester I-2026 mencapai 5,45% secara tahunan (yoy), termasuk salah satu tingkat pertumbuhan yang tinggi di antara negara-negara G20. Sementara itu, inflasi Agustus 2026 tercatat sebesar 3,19%.
Indikator sosial ekonomi juga menunjukkan perkembangan yang tetap terjaga. Tingkat kemiskinan tercatat 8,07%, rasio Gini 0,368, sedangkan tingkat pengangguran berada di angka 4,65%.
Dari sisi investasi, pemerataan aktivitas ekonomi juga semakin terlihat. Sekitar 50,2% realisasi investasi semester I-2026 berada di luar Jawa, menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi mulai tersebar lebih luas ke berbagai wilayah Indonesia.
Di tengah tekanan eksternal, Indonesia juga mampu mempertahankan peringkat kredit BBB dengan outlook stabil dari S&P.
Tiga Syarat untuk Mendorong Pertumbuhan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027, dengan sasaran inflasi 2,5%.
“Untuk tahun 2027, kami menargetkan pertumbuhan sebesar 6,0%, inflasi 2,5%. Tiga kondisi harus terpenuhi yakni pertumbuhan investasi yang melampaui pertumbuhan PDB, produktivitas per pekerja yang lebih tinggi, dan ekspor bernilai tambah lebih tinggi dengan dukungan logistik yang efisien,” jelas Airlangga dalam HSBC Summit 2026: Mobilising Growth In a New Global Order, Selasa (29/09).
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, pemerintah menyiapkan bauran kebijakan yang menggabungkan peran fiskal, moneter, investasi, dan sektor swasta.
Kebijakan fiskal diarahkan menjadi katalis pertumbuhan, sementara kebijakan moneter tetap menjaga stabilitas sekaligus mendukung peningkatan pembiayaan perbankan. Di sisi lain, Danantara bersama sektor swasta didorong mempercepat investasi pada sektor-sektor yang dinilai strategis.
Mesin pertumbuhan baru diarahkan antara lain pada kendaraan listrik, digitalisasi, semikonduktor, artificial intelligence (AI), pertanian, dan energi.
Empat Strategi Percepatan
Untuk menopang agenda tersebut, pemerintah mengandalkan empat strategi utama. Pertama, melakukan deregulasi dan debottlenecking berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 untuk mengatasi berbagai hambatan investasi dan kegiatan usaha.
Kedua, memperkuat investasi serta pembiayaan. Ketiga, meningkatkan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja melalui program magang yang menargetkan 150.000 peserta serta program bagi 220.000 lulusan vokasi.
Keempat, memperluas akses pasar dan diplomasi ekonomi. Hingga saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan 25 perjanjian perdagangan, sementara 13 perjanjian lainnya masih dalam tahap negosiasi.
Energi dan Digital Jadi Fondasi Baru
Airlangga juga menempatkan ketahanan energi dan transformasi digital sebagai dua fondasi penting dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
Di sektor digital, penggunaan QRIS telah mencapai 61 juta pengguna dan 44 juta merchant, sementara nilai ekonomi digital Indonesia telah mendekati USD100 miliar.
Pengembangan ekonomi digital tidak hanya diarahkan pada perluasan transaksi, tetapi juga pembentukan rantai nilai yang lebih lengkap. Ekosistem tersebut mencakup data center, AI, semikonduktor, hingga pengembangan talenta digital.
Kebutuhan tenaga digital Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 9 juta orang hingga 2030, atau rata-rata sekitar 600.000 tenaga profesional setiap tahun. Sementara itu, kawasan Nongsa ditargetkan mampu menciptakan lebih dari 8.000 lapangan kerja di sektor teknologi.
Investasi dan Perizinan Terus Dipercepat
Arus investasi nasional juga tetap menunjukkan perkembangan positif. Realisasi investasi pada semester I-2026 mencapai sekitar Rp1.010 triliun, meningkat 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Investasi tersebut menghasilkan sekitar 1,4 juta lapangan kerja, dengan komposisi Penanaman Modal Asing (PMA) 50,2% dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 49,8%.
Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah terus menyederhanakan regulasi dan meningkatkan kepastian layanan investasi. Salah satu instrumennya adalah penerapan Service Level Agreement (SLA) untuk membuat proses persetujuan dan perizinan berbasis risiko menjadi lebih cepat dan efisien.
Upaya menghilangkan hambatan investasi juga dilakukan melalui Satuan Tugas Deregulasi. Hingga kini, satuan tugas tersebut telah menyelesaikan 135 dari 177 pengaduan terkait berbagai persoalan regulasi dan investasi.
KEK Jadi Pusat Pertumbuhan Baru
Penguatan investasi juga dilakukan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Saat ini terdapat 25 KEK dengan luas hampir 24.000 hektare yang mencakup berbagai bidang, mulai dari industri, pariwisata, kesehatan, pendidikan, teknologi, digital hingga jasa.
Pengembangan KEK juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan talenta digital. Salah satunya melalui KEK pendidikan di Malang yang telah menjadi lokasi operasional King’s College dan direncanakan segera membuka India Institute of Management Bangalore.
Di sektor industri padat karya, pemerintah terus memperkuat industri tekstil dan alas kaki yang saat ini berkontribusi sekitar 4 juta lapangan kerja, dengan nilai ekspor sekitar USD12 miliar.
Perluas Akses Pasar Global
Selain memperkuat investasi domestik, Indonesia juga terus memperluas integrasi dengan ekonomi global. Peran Indonesia diperkuat melalui G20, sementara proses aksesi menuju OECD telah mencapai hampir 80%.
Pemerintah juga terus mengupayakan keanggotaan dalam CPTPP, sekaligus menjalankan berbagai perjanjian perdagangan yang telah disepakati. Strategi tersebut ditujukan untuk membuka pasar yang lebih luas sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia.
Airlangga menekankan bahwa indikator ekonomi tidak boleh berhenti sebagai angka statistik. Menurutnya, keberhasilan kebijakan ekonomi pada akhirnya harus tercermin dalam peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
“Angka semata tidak menciptakan kemakmuran, yang terpenting adalah mengubah investasi, teknologi, dan reformasi menjadi lapangan kerja, produktivitas, dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat kita,” pungkas Airlangga.
Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta President Director HSBC Indonesia beserta jajaran.
