(Vibizmedia – Jakarta) Program bantuan pangan beras pemerintah untuk periode Juli–September 2026 telah rampung disalurkan. Perum Bulog bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat realisasi distribusi mencapai 967,5 ribu ton beras hingga batas akhir penyaluran pada 30 September 2026.
Realisasi tersebut setara dengan 97 persen dari target yang ditetapkan pemerintah. Penyaluran tidak hanya menjangkau wilayah dengan akses distribusi yang relatif mudah, tetapi juga mencakup sejumlah daerah di kawasan Indonesia timur.
Beberapa provinsi di Papua bahkan mencatat realisasi penyaluran hingga 100 persen, antara lain Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. Capaian tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, serta jajaran TNI dan Polri dalam memastikan bantuan pangan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terluar.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, mengatakan pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan untuk periode berikutnya pada Oktober–Desember 2026.
“Untuk realisasi program bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September telah selesai disalurkan sebanyak 967,5 ribu ton atau 97 persen. Selanjutnya pemerintah akan melanjutkan bantuan pangan beras kembali untuk periode Oktober, November, dan Desember,” ujar Rachmi dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik, Selasa (6/10/2026).
Tekan Tekanan Harga Beras
Program bantuan pangan tersebut tidak hanya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras.
Dengan sasaran lebih dari 30 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), distribusi beras secara langsung kepada keluarga penerima membantu mengurangi sebagian kebutuhan pembelian beras melalui pasar. Kondisi ini pada akhirnya ikut menekan tekanan permintaan di pasar umum.
Indikasinya terlihat dari perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras yang dipantau Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH beras menunjukkan tren penurunan.
Pada minggu keempat Agustus 2026, sebanyak 147 kabupaten/kota tercatat mengalami kenaikan IPH beras. Memasuki minggu pertama Oktober, jumlah tersebut turun menjadi 115 kabupaten/kota.
Dampak penyaluran bantuan juga mulai dirasakan pelaku usaha di tingkat perdagangan. Sejumlah pedagang beras di Jawa Tengah, termasuk di Kota Magelang dan Sukoharjo, menyebut harga beras di pasar mengalami penurunan seiring berlangsungnya program bantuan pangan.
Hal senada disampaikan Dedy, Ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta. Menurut dia, besarnya volume beras yang disalurkan pemerintah turut membantu meredam tekanan harga pada rantai pasok.
“Kan ada bantuan pangan. Kemarin ada rapelan, sampai per penerima manfaat kan ada tambahan 1 juta ton lagi, jadi 30 kilogram per penerima manfaat. Itu kan lumayan berdampak juga. Dua minggu terakhir, itu memang mengalami penurunan harga, kisaran Rp400 sampai 500,” kata Dedy.
Total 1,63 Juta Ton Beras Disalurkan
Jika digabungkan dengan penyaluran tahap pertama pada Februari–Maret, pemerintah melalui Bulog telah mendistribusikan sekitar 1,63 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sepanjang dua tahap program bantuan pangan 2026.
Tahap pertama mencatat distribusi sebanyak 662,8 ribu ton, sedangkan tahap kedua mencapai 967,5 ribu ton.
Pemerintah kemudian memutuskan memperpanjang program tersebut hingga akhir 2026. Kebijakan ini sekaligus menjadikan tahun 2026 sebagai periode dengan alokasi bantuan pangan beras terbesar sejak program tersebut diluncurkan pada 2023.
Dari sisi volume, alokasi tahun ini bahkan melampaui capaian terbesar sebelumnya pada 2024. Saat itu, bantuan pangan menyasar sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat dengan total distribusi 1,9 juta ton beras selama 10 bulan.
Pada 2026, pemerintah memproyeksikan total alokasi bantuan mencapai 2,6 juta ton beras bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama delapan bulan.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan keberlanjutan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Ini merupakan bentuk kecintaan Bapak Presiden Prabowo kepada rakyat. Beliau ingin 33,24 juta keluarga yang memang membutuhkan bantalan ekonomi, itu menjadi prioritas pemerintah, agar setiap bulan kebutuhan berasnya dapat terpenuhi,” ujar Amran dalam kesempatan terpisah.
Bantuan Berlanjut hingga Desember
Program bantuan pangan beras 2026 yang sebelumnya dirancang untuk lima bulan kini diperpanjang menjadi delapan bulan, mencakup Februari–Maret, Juli–September, serta Oktober–Desember.
Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 10 kilogram beras per bulan. Untuk periode terakhir Oktober–Desember, pemerintah menyiapkan estimasi alokasi sekitar 997 ribu ton beras.
Keputusan melanjutkan program hingga penghujung tahun sebelumnya telah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 7 September 2026.
Dengan tambahan penyaluran pada tiga bulan terakhir tahun ini, pemerintah berharap bantuan pangan tidak hanya menjaga kecukupan konsumsi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi sekaligus menjadi bantalan untuk menjaga stabilitas harga beras dan daya beli masyarakat hingga akhir 2026.
