(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah tengah memperluas sumber-sumber pertumbuhan ekonomi untuk menjaga laju perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global. Selain mengoptimalkan kebijakan fiskal dan berbagai instrumen pemerintah, penguatan peran sektor swasta menjadi salah satu strategi utama karena investasi dan aktivitas dunia usaha memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan pertumbuhan dan lapangan kerja.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, pemerintah perlu memastikan dunia usaha memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang. Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (7/10).
Menurut Dradjad, berbagai kendala yang menghambat investasi maupun operasional perusahaan harus dikurangi agar sektor swasta dapat menjalankan perannya secara optimal. Pemerintah telah mulai memetakan sejumlah bottleneck yang selama ini dihadapi pelaku usaha, mulai dari persoalan perizinan hingga ketidaksinkronan kebijakan.
“Nah, swasta ini banyak terhalang oleh berbagai bottlenecks, berbagai hambatan. Nah, hambatan-hambatan itu sudah kita identifikasi. Nah, juga saya sekarang membantu Pak Menko Airlangga untuk supaya hambatan-hambatan bagi swasta, baik untuk investasi, baik untuk operasi mereka, itu bisa kita kurangi. Entah itu hambatan perizinan, entah itu hambatan ketidaksinkronan kebijakan, dan sebagainya. Ini yang kita identifikasi. Kemudian sektor-sektornya juga sudah kita identifikasikan,” tutur Dradjad.
Pangkas Hambatan Investasi dan Dunia Usaha
Pengurangan hambatan usaha dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Selain persoalan perizinan, pemerintah juga mencermati potensi tumpang tindih atau ketidaksinkronan regulasi serta koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Dengan pemetaan tersebut, pemerintah diharapkan dapat lebih cepat mengidentifikasi persoalan yang menghambat realisasi investasi maupun kegiatan operasional perusahaan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan kepastian berusaha dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Di luar investasi, pemerintah juga tengah mengidentifikasi sektor-sektor yang dapat menjadi sumber pertumbuhan baru. Pariwisata dan industri pengolahan menjadi dua sektor yang dinilai memiliki potensi untuk terus dikembangkan.
Pengembangan sektor-sektor tersebut akan didukung berbagai instrumen kebijakan, mulai dari stimulus dan standardisasi hingga pemanfaatan data statistik. Ketersediaan data yang kuat diperlukan agar pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus mengukur dampak berbagai program terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan Harus Menjangkau Kelompok Masyarakat Bawah
Penguatan pertumbuhan ekonomi, menurut Dradjad, tidak cukup hanya mengandalkan investasi skala besar. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kelompok masyarakat pada desil rendah dan menengah agar mereka dapat mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi produktif.
Pendekatan yang ditempuh tidak hanya berupa penyediaan pembiayaan dengan biaya terjangkau, tetapi juga dilengkapi dengan pendampingan, pemberdayaan, serta pengembangan usaha berbasis kelompok.
“Salah satu tugas saya itu mendorong ekonomi rakyat di desil-desil rendah dan menengah. Jadi, masyarakat yang kurang beruntung, itu kita dorong bukan hanya dengan kredit murah saja, tapi kita tambah dengan pemberdayaan dan juga kita tambah dengan usaha kelompok,” ungkap Dradjad.
Salah satu program yang akan diperluas adalah akses pembiayaan bagi masyarakat melalui Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS). Pemerintah menilai pembiayaan perlu diikuti dengan pendampingan agar dana yang diterima tidak berhenti sebagai bantuan modal, tetapi dapat berkembang menjadi usaha produktif dan menciptakan pendapatan yang berkelanjutan.
Potensi pengembangan ekonomi masyarakat pada kelompok tersebut dinilai sangat besar. Dengan cakupan masyarakat yang mencapai puluhan juta orang, peningkatan produktivitas dan kapasitas usaha kelompok desil rendah dan menengah dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pemerataan.
Perkuat Koordinasi untuk Kawal Asta Cita
Dalam menjalankan tugasnya sebagai Wakil Menko Perekonomian, Dradjad juga akan membantu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengawal berbagai agenda ekonomi yang berkaitan dengan pencapaian target Asta Cita.
Pembagian tugas tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi di lingkungan Kemenko Perekonomian, terutama dalam memastikan berbagai kebijakan ekonomi nasional dapat berjalan secara efektif.
Peran tersebut tidak hanya mencakup aspek teknokratis. Dradjad juga akan membantu menangani persoalan yang membutuhkan komunikasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Perbedaan kebijakan, kepentingan, atau pandangan antarpemangku kepentingan akan dipetakan untuk kemudian dicarikan solusi melalui koordinasi yang lebih intensif.
“Kemenko Perekonomian itu selain yang sifatnya teknokratis, itu memang banyak hal-hal ekonomi yang sifatnya adalah terkait dengan politis. Nah, ini juga saya akan membantu Pak Menko untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang sifatnya politis,” jelas Dradjad.
Sinergi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
Pemerintah melihat penciptaan sumber pertumbuhan baru membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Pemerintah berperan menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung, sektor swasta menjadi motor investasi dan aktivitas usaha, sementara masyarakat diperkuat agar mampu meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonominya.
Melalui kombinasi tersebut, Kemenko Perekonomian berupaya membangun pertumbuhan yang tidak hanya bertumpu pada kebijakan pemerintah, tetapi juga didorong oleh dinamika dunia usaha dan kekuatan ekonomi masyarakat.
Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan sumber pertumbuhan baru sekaligus memastikan manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo turut didampingi Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto.
