(Vibizmedia – Jakarta) Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 masih terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam Konferensi Pers APBN KiTA yang berlangsung di Jakarta, Jumat (9/10).
Suahasil menjelaskan, pelaksanaan APBN hingga September masih sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.341,5 triliun atau 74,2% dari target, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu anggaran.
Dengan realisasi tersebut, APBN mengalami defisit sebesar Rp319 triliun atau setara 1,24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran defisit ini dinilai masih sejalan dengan rancangan fiskal pemerintah sejak awal tahun.
“Jadi ini on track. Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal, sejak ditetapkan didesain untuk defisit. Nah, defisitnya kalau bulan lalu, kalau ingat data bulan lalu bisa dilihat lagi, defisit bulan lalu 0,9 persen. Hari ini, per akhir September 1,2 persen,” ujar Suahasil.
Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hingga akhir September 2026, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.607,6 triliun, meningkat 24,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun atau tumbuh 8,5% secara tahunan. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp492,3 triliun, meningkat 41,7% dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada sisi pengeluaran, belanja pemerintah pusat telah terealisasi sebesar Rp2.061,3 triliun atau 65,4% dari pagu APBN. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan prioritas, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, serta subsidi dan kompensasi energi.
Pemerintah, lanjut Suahasil, terus mengawasi pelaksanaan belanja negara agar tetap sesuai dengan rencana dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pengelolaan anggaran juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan fiskal secara berkelanjutan, terutama dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi global.
Ia mencontohkan, kenaikan harga minyak dunia dapat memberikan tambahan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhitungkan kedua dampak tersebut agar tekanan terhadap keuangan negara tetap terkendali.
Selain menjaga keseimbangan pendapatan dan belanja, pemerintah juga menempatkan kredibilitas fiskal sebagai faktor penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini menjadi semakin relevan ketika suku bunga global masih berada pada tingkat tinggi dan gejolak pasar keuangan meningkat.
Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara, pemerintah akan terus mencermati perkembangan pasar dengan mempertahankan prinsip kehati-hatian dan fleksibilitas, termasuk dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
“Yang paling penting di dalam menahan spread ini adalah kredibilitas. Kita dipercaya. Ini yang menjadi poin utama saya dalam mengelola APBN. APBN-nya menumbuhkan, APBN-nya melindungi masyarakat, APBN-nya harus bisa dipercaya. Dan ini adalah modal kita,” tegas Suahasil.
Menutup keterangannya, Suahasil menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga pengelolaan APBN tetap kredibel dan berkelanjutan. Dengan demikian, APBN diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, pelindung masyarakat, dan penopang kepercayaan terhadap perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global.
“Kita akan terus menjaga APBN dengan baik dan mudah-mudahan menjadi APBN yang betul-betul dapat menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas dari perekonomian kita,” pungkasnya.
