(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperkuat kerja sama dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional. Kolaborasi ini diarahkan untuk mengoptimalkan fasilitas pendidikan dan pelatihan vokasi industri, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri kegiatan bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin di Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta, Kamis (15/10).
Sarmuji menegaskan, sinergi antarkementerian menjadi langkah penting untuk membangun kualitas SDM nasional. Menurutnya, setiap kementerian perlu saling mendukung dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki agar program pemerintah dapat berjalan lebih efektif.
“Ini menunjukkan komitmen dua kementerian untuk saling bersinergi dan saling menguatkan dengan satu tujuan, yaitu membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam Kabinet saat ini, kita tidak mengedepankan ego sektoral, tetapi saling mengisi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing kementerian,” ujar Sarmuji.
Ia menjelaskan, Kemenperin memiliki jaringan pendidikan dan pelatihan vokasi yang mencakup balai diklat industri, politeknik, sekolah menengah kejuruan (SMK), hingga akademi komunitas. Seluruh fasilitas tersebut memiliki bidang kompetensi tertentu dan telah terhubung dengan kebutuhan dunia usaha serta industri.
Keberadaan ekosistem tersebut dinilai dapat menjadi modal penting untuk menyiapkan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang memiliki keterampilan sesuai dengan standar dan kualifikasi pekerjaan di negara tujuan.
Sebagai bagian dari penguatan kerja sama, kedua kementerian memperbarui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Pembaruan tersebut bertujuan memperluas cakupan bidang pelatihan, sehingga persiapan calon pekerja migran tidak terbatas pada sektor manufaktur, tetapi juga mencakup bidang lain sesuai kapasitas fasilitas pendidikan dan pelatihan Kemenperin.
Sarmuji menyebutkan, balai diklat industri di bawah Kemenperin memiliki kapasitas pelatihan sekitar 11 ribu peserta setiap tahun. Sementara itu, jumlah peserta yang mengikuti pelatihan melalui kerja sama dengan KP2MI pada 2026 mencapai sekitar 1.066 orang.
Dengan dukungan fasilitas pendidikan vokasi lainnya, ia berharap jumlah peserta pelatihan dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri P2MI atas kerja sama yang sudah terbangun selama ini dan akan terus kita kuatkan. Bahkan, kita melakukan adendum MoU karena ingin memperluas kerja sama, meliputi lebih banyak sektor yang dapat kita siapkan melalui balai diklat industri,” ungkapnya.
Sarmuji juga menyoroti pentingnya peningkatan keterampilan tenaga kerja di tengah perkembangan teknologi yang mengubah kebutuhan industri. Meskipun sektor industri pengolahan terus tumbuh dan menyerap lebih dari 20 juta tenaga kerja, pemanfaatan teknologi dalam proses produksi turut memengaruhi jenis pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan.
Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi besar dari bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di negara-negara yang mengalami penurunan jumlah penduduk usia produktif.
Menurut Sarmuji, peluang tersebut perlu diimbangi dengan pelatihan yang berkualitas agar tenaga kerja Indonesia mampu memenuhi persyaratan pasar internasional sekaligus menjaga reputasi bangsa di negara tempat mereka bekerja.
“Kita memiliki bonus demografi dan tenaga kerja produktif yang banyak. Kalau mereka dilatih dengan baik, mereka bisa mengisi lapangan kerja di luar negeri yang memang membutuhkan tenaga kerja terampil. Pekerja yang terampil itu adalah delegasi Indonesia, mereka bisa membawa nama baik Indonesia,” tegasnya.
Dukung Program SMK Go Global
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengatakan, perluasan kerja sama dengan Kemenperin merupakan bagian dari upaya membangun sistem penyiapan pekerja migran yang lebih terarah. Program tersebut meliputi pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta pengembangan Migrant Center sebagai pusat layanan terpadu.
Mukhtarudin menjelaskan, cakupan kolaborasi yang sebelumnya berfokus pada sektor manufaktur kini akan diperluas dengan memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan dan pelatihan milik Kemenperin, termasuk politeknik, akademi komunitas, dan SMK.
“Kalau dulu hanya manufaktur, sekarang akan memperluas ke semua sektor yang dimiliki oleh Balai Diklat Industri, yang dimiliki oleh perindustrian, baik itu berupa politeknik maupun akademi komunitas, dan termasuk SMK,” kata Mukhtarudin.
Ia menambahkan, kerja sama antarkementerian tersebut dirancang untuk memperkuat seluruh tahapan penyiapan pekerja migran. Prosesnya dimulai dari pemetaan kebutuhan tenaga kerja di luar negeri, penentuan kompetensi yang diperlukan, penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi, hingga fasilitasi penempatan sesuai permintaan pemberi kerja.
Pendekatan tersebut juga mendukung Program Direktif Presiden Prabowo Subianto, yakni SMK Go Global, yang ditujukan untuk meningkatkan kesiapan lulusan pendidikan vokasi memasuki pasar kerja internasional.
Mukhtarudin menegaskan, pelatihan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata dari negara tujuan. Dengan demikian, kompetensi peserta dapat disesuaikan dengan kualifikasi yang diminta oleh perusahaan atau pemberi kerja.
“Metodologi yang kita pakai mulai dari ada demand dulu, kemudian kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, baru kita latih seperti apa,” ujarnya.
Menurut Mukhtarudin, peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih terbuka lebar, terutama pada sektor manufaktur, teknologi informasi, perhotelan, kesehatan, konstruksi, dan transportasi. Sejumlah negara yang menjadi tujuan potensial meliputi Jepang, Korea Selatan, Jerman, Turki, serta negara-negara di kawasan Eropa dan Timur Tengah.
Ia mengungkapkan, berdasarkan job order yang telah terverifikasi, terdapat sekitar 291 ribu peluang kerja di luar negeri pada 2026. Namun, tenaga kerja Indonesia baru mampu memenuhi sekitar 25 persen dari kebutuhan tersebut.
“Terdapat sekitar 291 ribu peluang kerja di luar negeri pada tahun 2026 berdasarkan job order yang telah terverifikasi. Namun, baru sekitar 25 persen yang dapat kita penuhi. Artinya, peluangnya masih sangat besar, tetapi kita perlu meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar global,” paparnya.
Untuk memperluas pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah menargetkan pelatihan sekitar 140 ribu peserta secara nasional pada 2027 melalui program SMK Go Global. Pelaksanaannya akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kemenperin.
Mukhtarudin menegaskan bahwa peningkatan jumlah dan kualitas pekerja migran harus disertai dengan pelindungan yang menyeluruh, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke Indonesia.
Ia berharap program tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan pengangguran, dan penguatan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar internasional.
“Melalui sinergi ini, kita berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan mendukung terwujudnya pekerja migran yang aman, rakyat sejahtera, serta Indonesia maju,” pungkasnya.
Optimalkan Pendidikan Vokasi dan Migrant Center
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Adie Rochmanto Pandiangan menjelaskan, kolaborasi Kemenperin dan KP2MI juga mencakup pembentukan Migrant Center sebagai pusat layanan terpadu, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi dengan memanfaatkan fasilitas unit pendidikan Kemenperin dan Balai Diklat Industri.
Dalam pelaksanaannya, BPSDMI bersama Direktorat Jenderal P3KLN akan mengidentifikasi peluang kerja di sektor manufaktur maupun bidang lainnya di luar negeri. Pemetaan ini juga mencakup potensi lulusan pendidikan vokasi industri yang dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut.
Kemenperin saat ini menyelenggarakan pendidikan vokasi melalui 11 politeknik, dua akademi komunitas, dan sembilan SMK. Lembaga-lembaga tersebut berperan mencetak SDM industri yang kompeten dan mampu bersaing di tingkat global.
Melalui kerja sama dengan KP2MI, para lulusan diharapkan memiliki akses yang lebih luas untuk mengembangkan karier di luar negeri dengan bekal keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
“Semoga sinergi ini menjadi landasan yang semakin kuat bagi pengembangan pekerja migran Indonesia yang kompeten, profesional, produktif, dan terlindungi, serta memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing industri nasional,” kata Adie.
Kolaborasi Kemenperin dan KP2MI diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan tenaga kerja global dengan potensi SDM Indonesia melalui sistem pelatihan yang terencana, berbasis kompetensi, dan terhubung dengan dunia industri. Dengan dukungan pendidikan vokasi dan pelindungan pekerja migran, peluang kerja internasional diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh tenaga kerja Indonesia.
