(Vibizmedia – Aceh Besar) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat kesiapan infrastruktur pengendalian banjir di Sungai Krueng Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, untuk menghadapi musim hujan dan mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Kesiapan tersebut dipastikan langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau lokasi pada Selasa (20/10/2026).
Dody mengatakan, secara umum kondisi infrastruktur pengendalian banjir di Sungai Krueng Aceh sudah cukup baik. Meski demikian, penanganan bagian muara sungai perlu segera dilakukan agar aliran air menuju laut tidak terhambat oleh penumpukan sedimen.
Menurutnya, pengerukan muara menjadi langkah awal yang perlu diprioritaskan untuk memperlancar aliran air sekaligus mendorong endapan sedimen ke laut.
“Kondisi infrastrukturnya sudah bagus, ke depannya mungkin muaranya yang mesti kita perhatikan. Jadi muaranya harus segera kita dredging agar pergerakan air bisa lebih lancar dan sedimen bisa ikut terdorong ke laut,” ujar Dody.
Sungai Krueng Aceh merupakan aliran sungai utama yang melintasi Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Sungai ini memiliki panjang sekitar 145 kilometer dengan luas daerah aliran sungai (DAS) mencapai 1.755 kilometer persegi. Infrastruktur pengendalian banjirnya dirancang untuk menampung debit banjir hingga 1.300 meter kubik per detik.
Di sejumlah titik, erosi telah menyebabkan longsoran pada tebing sungai. Kondisi tersebut berpotensi mengancam sarana dan prasarana di sekitarnya, termasuk jalan nasional yang berada di sepanjang aliran sungai.
Untuk mengurangi risiko tersebut, Kementerian PU telah melakukan perkuatan tebing menggunakan batu boulder sepanjang total 428 meter. Penanganan itu mencakup 175 meter di sisi kiri dan 253 meter di sisi kanan sungai. Adapun pemasangan Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP) serta pembangunan dinding penahan tanah direncanakan berlangsung pada 2027.
Dody menjelaskan, pengerukan muara akan menjadi prioritas sebelum dilanjutkan dengan penguatan kawasan muara dan normalisasi sungai. Langkah ini diperlukan agar sedimen yang telah dikeruk tidak kembali menumpuk dan kapasitas aliran sungai dapat terjaga.
“Kita fokusnya di muara dulu. Jika muara sudah dikeruk dan aliran sungai lebih lancar, kita lakukan perkuatan muara agar sedimen yang sudah diangkat tidak kembali menumpuk. Kemudian penanganan sungai dilanjutkan melalui normalisasi,” jelasnya.
Pembangunan Sabo Dam untuk Mitigasi Bencana di Aceh
Selain memperbaiki sistem pengendalian banjir sungai, Kementerian PU juga meningkatkan mitigasi bencana melalui pembangunan sabo dam di sejumlah wilayah Aceh. Infrastruktur ini berfungsi menahan dan mengendalikan aliran material sedimen, terutama di kawasan yang berisiko mengalami banjir lahar atau aliran debris.
Dody menyampaikan bahwa kondisi geografis Aceh dengan curah hujan yang relatif tinggi menuntut kesiapsiagaan berkelanjutan, khususnya di wilayah yang pernah mengalami bencana, seperti Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tenggara.
Pemerintah pun menyiapkan pembangunan sejumlah sabo dam tambahan untuk memperkuat perlindungan di kawasan rawan bencana tersebut.
Dari rencana awal pembangunan sekitar 40 unit sabo dam di Aceh, sebanyak enam unit ditargetkan rampung pada 2026. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap hingga 2028, dengan rencana penambahan penanganan sehingga jumlah keseluruhan mencapai 42 unit.
Melalui pengerukan dan normalisasi sungai, perkuatan tebing, serta pembangunan sabo dam, Kementerian PU berupaya meningkatkan keandalan infrastruktur sumber daya air di Aceh. Langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar aliran sungai, menekan risiko banjir dan bencana hidrometeorologi lainnya, serta melindungi masyarakat beserta infrastruktur penting di wilayah tersebut.
