Indonesia Dorong Integrasi Ekonomi APEC yang Inklusif

0
155
Mendag Busan dalam Sesi ke-2 Pertemuan Tingkat Menteri ke-37 Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (37th APEC Ministerial Meeting) (Foto: Kemendag)
(Vibizmedia – Ecomomy & Business) Indonesia mendorong penguatan integrasi ekonomi kawasan Asia Pasifik dengan memastikan manfaat kerja sama perdagangan dan perkembangan teknologi tidak hanya dinikmati negara maju, tetapi juga menjangkau negara berkembang dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menilai, kerja sama regional yang lebih erat dapat membuka peluang perdagangan dan investasi, memperlancar konektivitas, sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok. Di sisi lain, transformasi digital, inovasi teknologi, dan pengembangan industri hijau berpotensi meningkatkan produktivitas serta menciptakan pasar-pasar baru.

Hal tersebut disampaikan Mendag Budi dalam Sesi ke-2 Pertemuan Tingkat Menteri ke-37 Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (37th APEC Ministerial Meeting/AMM) secara daring, Selasa malam (3/11).

Menurut Busan, salah satu prioritas Indonesia adalah memperluas keterlibatan ekonomi berkembang dan UMKM dalam rantai nilai regional maupun global. Dengan demikian, pelaku usaha lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan skala bisnis, memperluas pasar, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan.

Sebagai agenda jangka panjang integrasi ekonomi, Indonesia juga mendukung implementasi Putrajaya Vision 2040 dan pengembangan Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP). Langkah guna mempercepat pencapaiannya, APEC perlu memperkuat riset kebijakan, pemetaan pasokan, pertukaran informasi, serta peningkatan kapasitas dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasar dan prioritas masing-masing negara.

Pada forum tersebut, Indonesia turut menyoroti pentingnya pemulihan sistem perdagangan multilateral melalui reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia mendukung penguatan WTO sebagai lembaga berbasis konsensus dan digerakkan oleh anggota, sekaligus mempertahankan perlakuan khusus bagi negara berkembang.

Pemulihan mekanisme penyelesaian sengketa dua tingkat (two-tier) WTO juga dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan terhadap sistem perdagangan global. Sementara itu, aturan perdagangan di sektor perikanan, pertanian, dan niaga elektronik perlu memperhatikan keseimbangan antara keberlanjutan, pembangunan, ketahanan pangan, dan ruang kebijakan negara berkembang.

Pertemuan AMM ke-37 yang dibuka Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi juga membahas efisiensi logistik, pemberdayaan UMKM, transisi energi, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), serta penguatan aturan perdagangan dunia.

Hasil pembahasan akan menjadi bahan pengesahan para pemimpin negara dalam KTT APEC pada 18–19 November 2026.

APEC beranggotakan 21 ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan menjadi forum strategis untuk memperkuat perdagangan, investasi, serta pertumbuhan ekonomi yang terbuka, inklusif, dan berkelanjutan.