(Vibizmedia-Nasional) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana yang berdampak pada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sulawesi Tengah, krisis air bersih di Jawa Tengah, serta banjir di Aceh menjadi perhatian dalam laporan perkembangan penanganan bencana hingga Kamis (5/11) pukul 07.00 WIB.
Berdasarkan laporan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi (Dit. Koordalops) BNPB, karhutla terbaru terjadi di Desa Bintangor Mukti, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, pada Rabu (4/11).
Kebakaran tersebut menghanguskan lahan seluas 5,5 hektare. Menindaklanjuti kejadian itu, BPBD Kabupaten Morowali Utara menerjunkan tim reaksi cepat (TRC) untuk melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan aparatur desa setempat.
BPBD juga menyiapkan mobil tangki air guna mendukung pemadaman oleh tim gabungan. Hingga laporan diterima, petugas masih melakukan pemantauan, pemadaman, dan pendinginan di lokasi untuk mencegah api kembali menyala.
Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, krisis air bersih akibat kekeringan masih menjadi persoalan masyarakat. BPBD setempat kembali menyalurkan bantuan air bersih pada Rabu (4/11) untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.
Sebanyak tujuh tangki atau setara 35.000 liter air didistribusikan kepada 537 kepala keluarga (KK) atau 1.314 jiwa di tiga desa.
Bantuan tersebut disalurkan ke Desa Bawak sebanyak dua tangki, Desa Burikan di Kecamatan Cawas sebanyak satu tangki, serta Desa Krakitan di Kecamatan Bayat sebanyak dua tangki.
Kekeringan di Klaten telah berlangsung sejak Juni 2026 akibat musim kemarau berkepanjangan. Dampaknya meluas ke 15 desa di tujuh kecamatan, dengan jumlah masyarakat terdampak mencapai 19.588 jiwa atau 5.775 KK.
Penyaluran air bersih terus dilakukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari selama kondisi kekeringan berlangsung.
Sementara itu, penanganan banjir di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, terus dilakukan setelah kejadian pada Rabu (28/10).
Banjir tersebut berdampak pada tiga gampong atau desa, yakni Gampong Lhok Raya dan Cot Bayu di Kecamatan Trumon Tengah serta Gampong Padang Harapan di Kecamatan Trumon. Total warga terdampak tercatat sebanyak 222 KK atau 794 jiwa.
Berdasarkan laporan BPBD setempat pada Rabu (4/11), genangan yang sebelumnya merendam rumah warga berangsur surut. Meski demikian, tim gabungan masih bersiaga dan memantau perkembangan tinggi muka air untuk mengantisipasi kemungkinan banjir kembali terjadi.
Bantuan logistik juga disalurkan kepada warga yang masih mengungsi di dua lokasi.
Di Kompi Brimob, Gampong Lhok Raya, tercatat sebanyak 40 KK mengungsi. Sementara itu, Masjid Cot Bayu di Gampong Cot Bayu menampung 18 KK.
Penyaluran bantuan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama berada di pengungsian.
Menyikapi berbagai kejadian tersebut, BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama karhutla dan bencana hidrometeorologi.
Pemerintah daerah diminta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan agar tidak dilakukan dengan cara membakar. Langkah mitigasi dan kesiapsiagaan juga perlu dioptimalkan untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.
Masyarakat di wilayah terdampak karhutla diimbau menggunakan masker, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan. Warga juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, membakar sampah di kawasan rawan kebakaran, maupun membuang puntung rokok sembarangan.
Selain itu, menjelang peralihan musim dan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi basah, pemerintah daerah bersama masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan melalui kegiatan gotong royong membersihkan saluran air dan drainase.
Kegiatan susur sungai untuk pemantauan kondisi lingkungan harus dilakukan di bawah pengawasan petugas BPBD dengan tetap mengutamakan keselamatan.
BNPB juga mengingatkan masyarakat untuk mengenali jalur evakuasi dan lokasi aman serta menyiapkan tas siaga bencana yang berisi kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan selama minimal tiga hari.
Adapun pemeriksaan kondisi bendungan perlu dikoordinasikan dengan instansi berwenang dan dilakukan oleh petugas yang kompeten.
BNPB menekankan pentingnya kesiapsiagaan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat agar risiko bencana dapat diminimalkan, sekaligus memastikan penanganan darurat dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak berjalan optimal.
