(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik meningkatkan kewaspadaan menyusul beredarnya informasi mengenai potensi serangan siber yang menyasar situs dan layanan digital pemerintah.
Walaupun kebenaran ancaman tersebut belum dapat dipastikan, langkah pencegahan dinilai perlu segera dilakukan. Seluruh pengelola sistem elektronik diminta memperkuat sistem keamanan, meningkatkan pengawasan jaringan, serta memastikan kesiapan dalam menangani insiden siber agar pelayanan publik digital tetap berjalan.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, menegaskan bahwa potensi ancaman tersebut tidak boleh diabaikan. Karena itu, seluruh instansi diminta memperketat pengamanan dan pemantauan sistem serta menyiapkan langkah penanganan jika ditemukan indikasi serangan.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Aries di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sebagai respons atas Security Advisory yang diterbitkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 8 November 2026, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi telah mengeluarkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026. Surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian/lembaga/pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik.
Melalui imbauan tersebut, Kemkomdigi mendorong penguatan keamanan sistem, pemantauan aktivitas jaringan secara lebih intensif, pemeriksaan celah kerentanan, serta peningkatan kesiapan koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.
Sebelumnya, informasi mengenai dugaan ancaman serangan siber beredar di media sosial. Ancaman tersebut disebut-sebut sebagai bentuk penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Dalam Security Advisory, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menyampaikan bahwa keaslian ancaman maupun kapasitas pihak yang diduga sebagai pelaku belum terkonfirmasi. Kendati demikian, seluruh instansi tetap diminta mengambil langkah antisipatif untuk meminimalkan risiko.
Sejumlah jenis serangan yang perlu diantisipasi antara lain Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat menghambat akses layanan, perubahan tampilan situs (defacement), eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, hingga serangan phishing dan penyebaran informasi palsu.
Untuk memperkuat perlindungan, Kemkomdigi meminta setiap pengelola sistem elektronik memastikan tim tanggap insiden siap bertugas. Selain itu, autentikasi akun administrator perlu diperkuat, perangkat lunak diperbarui, perlindungan terhadap serangan DDoS ditingkatkan, serta sistem pencadangan data dan pemulihan layanan dipastikan berfungsi dengan baik.
Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan oleh masyarakat, khususnya terhadap modus penipuan digital yang memanfaatkan isu pajak digital. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya pada email, pesan, maupun tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Hindari membuka tautan mencurigakan atau membagikan kata sandi, informasi pribadi, dan data sensitif melalui saluran yang belum terverifikasi. Akses layanan pemerintah sebaiknya hanya dilakukan melalui alamat situs resmi.
Jika menemukan indikasi serangan atau gangguan keamanan siber pada layanan PDN-1 dan Government Cloud, instansi pengguna dapat menyampaikan laporan melalui kanal resmi PDN-CSIRT di https://csirtpdn.layanan.go.id atau melalui email pdn-csirt@layanan.go.id.
Aries menegaskan bahwa perlindungan ruang digital pemerintah membutuhkan keterlibatan seluruh pihak agar infrastruktur, data, dan layanan publik tetap aman.
“Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi mempertahankan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, sehingga infrastruktur digital pemerintah, data, dan layanan publik tetap terlindungi,” tutupnya.
