Langkah tersebut dinilai semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk fluktuasi harga minyak dan tekanan likuiditas modal internasional. Di sisi lain, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 5,47% pada triwulan III-2026, tertinggi kedua di antara negara-negara G20. Sementara itu, nilai transaksi ekonomi digital nasional diperkirakan mendekati USD100 miliar.
Arah kebijakan tersebut disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo dalam keynote speech secara daring pada Seminar Nasional Perbanas Institute (SNAP) 2026 bertajuk “Masa Depan Industri Keuangan Indonesia di Era Kecerdasan Artifisial: Inovasi, Kepercayaan Digital, dan Keberlanjutan”, Selasa (10/11).
Dradjad menilai digitalisasi kini telah menjadi bagian penting dari struktur perekonomian nasional. Pemanfaatan teknologi digital semakin terintegrasi dalam kegiatan produksi, konsumsi, maupun intermediasi keuangan. Tantangan selanjutnya adalah memastikan konektivitas transaksi digital dapat berjalan secara optimal sehingga memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian.
Perkembangan ekonomi digital Indonesia juga menunjukkan tren yang menjanjikan. Dengan pertumbuhan dua digit di berbagai sektor, Indonesia memiliki nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Pada 2025, nilainya hampir mencapai USD100 miliar, terutama ditopang oleh perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce), layanan keuangan digital, serta semakin luasnya pemanfaatan AI.
Indonesia bahkan menempati posisi teratas di kawasan Asia Tenggara dalam volume dan pertumbuhan transaksi video commerce.
Menurut Dradjad, kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak lagi sekadar menjadi alternatif, melainkan kebutuhan mendesak yang harus dijalankan secara lintas sektor. Meskipun fondasi digital nasional telah berkembang cukup kuat, peningkatan penggunaan data dan adopsi AI juga menghadirkan tantangan baru. Karena itu, diperlukan kombinasi kebijakan (policy mix) yang komprehensif dan mampu mengantisipasi berbagai risiko digital.
Kesiapan Indonesia dalam transformasi digital terlihat dari semakin luasnya penggunaan teknologi oleh masyarakat maupun pemerintah. Hingga Juni 2026, sistem pembayaran digital QRIS telah menjangkau sekitar 66 juta pengguna dan hampir 45 juta pedagang atau merchant.
Di lingkungan pemerintahan, sekitar 518 dari 546 pemerintah daerah atau hampir 95% telah memiliki ekosistem digital. Sementara itu, berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%, sedangkan indeks literasi keuangan berada pada level 69,57%.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut sekaligus mengantisipasi risiko perkembangan teknologi, pemerintah menetapkan empat agenda utama transformasi digital nasional.
Agenda pertama adalah Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Daerah. Kebijakan ini difokuskan pada optimalisasi potensi ekonomi digital Indonesia, percepatan digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan.
Agenda kedua menyangkut Efisiensi Belanja Pemerintah. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam Sidang Paripurna DPR pada 16 Agustus 2026, pemerintah terus mengupayakan optimalisasi belanja negara melalui pemanfaatan teknologi digital.
Salah satu implementasinya adalah penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang dilengkapi fitur online payment pada platform e-katalog sejak Oktober 2026. Pemerintah juga memperluas integrasi e-katalog dengan berbagai marketplace dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperluas peluang usaha.
Agenda ketiga adalah Pemanfaatan AI di Sektor Keuangan. Pemerintah mendorong penggunaan teknologi AI untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memperkuat penerapannya dalam operasional perbankan digital.
Adapun agenda keempat mencakup Pengembangan Talenta Digital dan Kerja Sama Global. Dalam hal ini, pemerintah berupaya menyiapkan generasi muda dan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan ekonomi digital, antara lain melalui program Digital Talent Scholarship.
Pada tingkat internasional, Indonesia juga memperkuat peran dalam pengembangan tata kelola dan kolaborasi teknologi AI dengan menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO). Selain itu, Indonesia aktif berpartisipasi dalam kerja sama regional, termasuk melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
Dradjad menegaskan bahwa transformasi digital harus menghasilkan manfaat yang lebih terarah, efisien, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Manfaat tersebut setidaknya mencakup tiga aspek utama.
Pertama, memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat, terutama dalam menjaga daya beli dan mengantisipasi berbagai risiko ekonomi. Kedua, memperkuat inklusi keuangan serta menyediakan akses pembiayaan dasar agar semakin banyak masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan formal.
Ketiga, mendorong peningkatan produktivitas dan kapasitas usaha agar masyarakat, khususnya pelaku UMKM, memperoleh dukungan pembiayaan dan permodalan untuk mengembangkan bisnis, meningkatkan skala usaha, serta memperbesar pendapatan.
Melalui empat agenda tersebut, pemerintah berharap transformasi digital tidak hanya memperkuat daya saing ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
