(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus mengoptimalkan posisi Batam sebagai salah satu kawasan ekonomi strategis nasional dengan memperkuat iklim investasi, meningkatkan daya saing usaha, serta memperbaiki tata kelola kawasan. Berbagai langkah ditempuh melalui penyempurnaan regulasi, penyederhanaan perizinan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga perluasan pembiayaan produktif bagi masyarakat.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menekankan bahwa penguatan ketahanan ekonomi Batam perlu menjadi perhatian serius, terutama untuk mengantisipasi praktik perdagangan ilegal yang berpotensi merusak iklim usaha dan menghambat investasi.
Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad di Gedung Bida Utama Kantor BP Batam, Kepulauan Riau, Selasa (10/11).
Dradjad menyebutkan, perhatian Presiden terhadap praktik underinvoicing, perdagangan barang bekas atau balpres, serta impor ilegal perlu ditindaklanjuti melalui pengawasan dan penegakan aturan yang lebih efektif. Langkah tersebut diperlukan untuk melindungi aktivitas ekonomi yang sehat sekaligus menjaga daya tarik Batam sebagai tujuan investasi.
Dari sisi kinerja ekonomi, Batam menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada Triwulan II-2026, pertumbuhan ekonomi kota tersebut mencapai 7,28%, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau yang tumbuh 6,99% maupun pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%.
Realisasi investasi juga terus meningkat. Hingga Triwulan III-2026, investasi yang masuk ke Batam mencapai Rp59,73 triliun atau setara 85,33% dari target tahunan sebesar Rp70 triliun.
Peningkatan aktivitas investasi tersebut turut diikuti perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam pada 2025 meningkat menjadi 83,80 dari sebelumnya 83,32 pada 2024. Angka kemiskinan juga berhasil ditekan menjadi 3,81%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut hingga mencapai 7,57%.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat.
Di samping memperkuat sektor industri dan investasi, pemerintah juga memperluas akses pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan permodalan. Salah satu program yang dikembangkan adalah Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Mekaar dengan bunga 8% untuk membantu perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha mikro.
Program tersebut menyediakan pembiayaan hingga Rp15 juta tanpa agunan tambahan dengan suku bunga tetap sebesar 8% per tahun. Pemerintah telah mengalokasikan subsidi bunga sebesar Rp2,62 triliun untuk mendukung penyaluran pembiayaan kepada 1,7 juta nasabah hingga akhir 2026.
Pelaksanaan KPPS Mekaar mengadopsi pola pemberdayaan kelompok yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Selain memperoleh akses permodalan, para penerima manfaat juga mendapatkan pendampingan secara berkala guna meningkatkan kemampuan mengelola usaha dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.
Dalam aspek regulasi, pemerintah juga menekankan pentingnya pelaksanaan aturan turunan secara efektif, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025. Kedua regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efisiensi kegiatan logistik dan perdagangan di Batam.
Implementasi kebijakan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pembenahan rantai pasok modern, memperkuat konektivitas antarmoda, serta meningkatkan posisi Batam sebagai kawasan percontohan (benchmark) bagi pengembangan kawasan ekonomi strategis lainnya di Indonesia.
Sementara itu, untuk menjaga keberlanjutan investasi bernilai tinggi, terutama di sektor pusat data (data center) dan ekonomi digital, pemerintah bersama BP Batam memberikan perhatian khusus terhadap ketersediaan infrastruktur dasar. Dua kebutuhan utama yang menjadi prioritas adalah pasokan listrik yang andal serta jaminan ketersediaan air baku.
Sejumlah langkah tengah disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut, termasuk melalui rekayasa cuaca dan pemanfaatan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang memungkinkan pengolahan air laut menjadi air bersih. Upaya ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan industri tanpa mengurangi ketersediaan air bagi masyarakat.
Dradjad menegaskan bahwa peluang pengembangan industri masa depan, seperti data center dan ekonomi digital di Nongsa Digital Park, harus dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, kepastian pasokan energi dan air menjadi faktor penting agar momentum investasi tidak terhambat.
Selain itu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri juga akan terus diperkuat sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing industri, dan investasi nasional sesuai arahan Presiden.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua II Bidang Fasilitasi dan Kemudahan KEK Budi Santoso, Inspektur Kemenko Perekonomian Mirza Sofjanhadi Mashudi, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis Gunawan Pribadi, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian I Ktut Hadi Priatna, Kepala Biro Hukum, SDM dan Organisasi Setdenas KEK Muksin, serta jajaran direksi PT PNM.
