(Vibizmedia-Nasional) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sepanjang 2026 hingga awal November, Kemenperin mencatat rata-rata waktu respons permohonan informasi hanya 1,48 hari kerja. Capaian ini jauh lebih cepat dibandingkan batas waktu maksimal 10 hari kerja sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Capaian tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Sarmuji, keterbukaan informasi merupakan hal mendasar bagi sebuah lembaga pemerintah. Sebab, lembaga yang tidak mampu menyampaikan informasi secara terbuka dan memadai akan mudah dipandang tertutup oleh masyarakat.
“Bagi saya tidak ada gelap, yang ada ketiadaan cahaya. Kenapa kita dipandang gelap? Karena cahaya informasi tidak diberikan secara memadai, terbuka, dan transparan,” ujar Sarmuji.
Ia menegaskan, keterbukaan informasi tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lebih dari itu, transparansi menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.
Untuk memperkuat layanan informasi publik, Kemenperin menerapkan strategi PITI, yakni Proaktif, Inklusif, Transparan, dan Inovatif.
Melalui pendekatan proaktif, Kemenperin tidak hanya menunggu masyarakat mengajukan permohonan informasi, tetapi juga aktif menyampaikan berbagai kebijakan, program, dan anggaran melalui situs web, media sosial, WhatsApp, layanan UPP on Location, hingga asistensi daring. Respons cepat juga menjadi perhatian, terutama dalam menangani pengaduan penipuan dan gangguan sistem.
Dari sisi inklusivitas, Kemenperin berupaya memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses informasi yang setara. Berbagai fasilitas disediakan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas, mulai dari kursi roda, jalur khusus, hingga petugas yang memiliki keterampilan bahasa isyarat. Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) juga tersedia melalui berbagai kanal.
Sementara itu, prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan akses terhadap informasi kebijakan, laporan keuangan, serta pengadaan barang dan jasa. Masyarakat dan pelaku usaha juga dapat mengakses daftar produk bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
Adapun dalam aspek inovasi, SIINas kini telah menyediakan 241 jenis layanan yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) dan Indonesia National Single Window (INSW). Kemenperin juga meningkatkan pelaksanaan Hari Pelayanan Publik Tematik menjadi dua kali dalam seminggu serta menghadirkan Kalkulator TKDN untuk membantu pelaku usaha menyimulasikan perhitungan TKDN secara transparan.
Berbagai upaya tersebut turut mendorong peningkatan kinerja keterbukaan informasi di lingkungan Kemenperin. Nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik meningkat signifikan, dari 63,15 pada 2025 menjadi 97 pada 2026.
Peningkatan ini didukung berbagai program penguatan kapasitas, termasuk bimbingan teknis bagi pengelola PPID dan pelatihan bahasa isyarat yang telah diikuti ratusan pegawai.
Saat ini, Kemenperin didukung oleh 104 PPID Pelaksana yang tersebar di berbagai unit kerja serta ratusan kanal media sosial resmi untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
Selain itu, partisipasi publik terus diperkuat melalui ruang dialog terbuka, forum konsultasi publik, SP4N-LAPOR!, serta Helpdesk SIINas. Berbagai kanal tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, maupun pengaduan terkait pelayanan Kemenperin.
Sarmuji menegaskan, keberhasilan keterbukaan informasi bukan semata-mata diukur dari banyaknya data yang disampaikan, melainkan dari sejauh mana informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan masyarakat.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar menyampaikan data sebanyak-banyaknya, tetapi memastikan masyarakat dapat mengakses dengan mudah, memahami dengan baik, serta memanfaatkannya untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan industri nasional yang lebih baik,” pungkasnya.
