Kemenhub Uji Kelaiklautan Kapal di Semarang Jelang Angkutan Laut Nataru 2026/2027

0
153
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaksanakan uji kelaiklautan terhadap dua kapal penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. (Foto: Kementerian Perhubungan)
(Vibizmedia – Semarang, Jawa Tengah) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meningkatkan pengawasan terhadap kesiapan armada kapal penumpang menjelang penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar pemeriksaan kelaiklautan terhadap dua kapal penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.
Pemeriksaan atau uji petik tersebut berlangsung pada 11–13 November 2026 dengan menyasar KM Dharma Kartika VII dan KM Dharma Ferry 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua kapal dinyatakan laiklaut, namun terdapat sejumlah rekomendasi yang wajib segera dipenuhi oleh operator sebelum armada tersebut dioperasikan untuk melayani penumpang selama periode Nataru.
Uji petik dilaksanakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang dipimpin Subkoordinator Subdirektorat Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat, Darmadi. Kegiatan ini turut melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Marine Inspector Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas, Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas, serta perwakilan PT Dharma Lautan Utama (DLU) selaku operator kapal.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, meminta operator kapal segera menyelesaikan seluruh rekomendasi yang diberikan tim pemeriksa. Menurutnya, langkah perbaikan harus dilakukan sejak dini dan tidak menunggu hingga mendekati puncak pergerakan penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru.
“Kami meminta seluruh operator kapal untuk bersikap proaktif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Jangan menunggu hingga mendekati masa puncak angkutan untuk melakukan pembenahan. Seluruh aspek teknis kapal, perlengkapan keselamatan, serta kesiapan awak kapal harus dipastikan dalam kondisi baik sebelum kapal dioperasikan,” tegas Samsuddin, Senin (16/11/2026).
Uji Kelayakan untuk Menjamin Keselamatan Pelayaran
Samsuddin menjelaskan, pelaksanaan uji petik merupakan upaya antisipatif pemerintah dalam menjamin seluruh kapal penumpang memenuhi standar keselamatan dan kelaiklautan sebelum menghadapi peningkatan jumlah pengguna transportasi laut pada akhir tahun.
Melalui pemeriksaan ini, pemerintah mengevaluasi kondisi teknis kapal, ketersediaan dan kelayakan peralatan keselamatan, serta kesiapan awak kapal dalam menjalankan tugas operasional pelayaran.
Ia menekankan bahwa aspek keselamatan harus menjadi perhatian utama seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan laut. Setiap temuan pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara serius untuk mencegah munculnya potensi gangguan maupun risiko kecelakaan selama pelayaran.
“Keselamatan pelayaran merupakan prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Melalui uji petik ini, kami ingin memastikan setiap kapal yang akan beroperasi selama periode Nataru benar-benar memenuhi persyaratan keselamatan, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan laut dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan,” ujarnya.
Penyelesaian seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan diharapkan dapat meningkatkan kesiapan armada sekaligus menekan kemungkinan terjadinya gangguan operasional dan insiden keselamatan selama masa angkutan Nataru.
Pemeriksaan Kapal Diperluas ke Berbagai Daerah
Pemeriksaan di Pelabuhan Tanjung Emas merupakan bagian dari program uji kelaiklautan kapal penumpang yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di sejumlah wilayah Indonesia.
Pelaksanaan kegiatan tersebut berpedoman pada Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 6 Tahun 2026 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Natal Tahun 2026 dan Tahun Baru 2027.
Melalui instruksi tersebut, pemerintah memastikan setiap armada yang akan melayani masyarakat selama libur akhir tahun telah memenuhi ketentuan keselamatan dan siap beroperasi. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan pelayaran terhadap regulasi keselamatan transportasi laut.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berkomitmen memperkuat pengawasan serta koordinasi dengan operator kapal dan seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan angkutan laut Nataru akan mengedepankan prinsip zero compromise for safety, yakni tidak memberikan toleransi terhadap aspek keselamatan.
Samsuddin berharap seluruh pihak dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal agar masyarakat mendapatkan pelayanan transportasi laut yang lancar sekaligus terjamin keamanannya.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mendapatkan layanan transportasi laut yang lancar, tetapi juga terlindungi keselamatannya selama perjalanan. Karena itu, sinergi antara pemerintah, operator kapal, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam mewujudkan angkutan laut Nataru yang selamat, aman, dan nyaman,” tutup Samsuddin.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan serta penyelesaian seluruh rekomendasi hasil uji petik, Kemenhub berharap penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 dapat berjalan tertib dan lancar, dengan tetap mengutamakan keselamatan serta memberikan perlindungan maksimal kepada seluruh pengguna jasa transportasi laut.