Kementerian UMKM Perkuat Ekosistem Kewirausahaan, Bidik Target 8 Persen pada 2045

0
426
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, menghadiri kegiatan PRO-KESRA Produktif: Demo Day Wirausaha Baru Mahasiswa (WIBAWA) UNS 2026 di Surakarta. (Foto: Kementerian UMKM)
(Vibizmedia – Surakarta) Rasio kewirausahaan Indonesia pada 2026 tercatat mencapai 3,30 persen, lebih tinggi dibandingkan target nasional yang ditetapkan sebesar 3,20 persen. Pencapaian ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk terus memperkuat ekosistem kewirausahaan dan meningkatkan kualitas wirausaha agar semakin produktif, inovatif, serta mampu bersaing di pasar.

 

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Riza Damanik, mengatakan peningkatan rasio tersebut merupakan hasil kerja sama dan sinergi berbagai pemangku kepentingan dalam memperluas aktivitas kewirausahaan di Tanah Air.

Hal itu disampaikan Riza saat mewakili Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam kegiatan PRO-KESRA Produktif: Demo Day Wirausaha Baru Mahasiswa (WIBAWA) UNS 2026 di Surakarta, Senin (16/11/2026).

Riza menilai, keberhasilan meningkatkan jumlah wirausaha harus dibarengi dengan penguatan kapasitas dan produktivitas pelaku usaha. Dengan begitu, usaha yang tumbuh tidak hanya mampu bertahan dalam jangka panjang, tetapi juga menciptakan kesempatan kerja berkualitas dan membantu mengurangi ketergantungan terhadap sektor informal.

“Peningkatan rasio kewirausahaan merupakan capaian yang patut kita apresiasi dan syukuri. Namun, pekerjaan kita belum selesai. Kita menargetkan rasio kewirausahaan sebesar 3,6 persen pada 2029 dan 8,0 persen pada 2045,” ujar Riza sebagaimana dikutip InfoPublik, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, arah kebijakan pemerintah tidak semata-mata berfokus pada peningkatan jumlah pelaku usaha. Lebih dari itu, pemerintah ingin mendorong wirausaha agar mampu meningkatkan produktivitas, menghasilkan inovasi, memperluas skala bisnis, dan naik kelas sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, penguatan ekosistem kewirausahaan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Langkah ini diperkuat melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional.

Peraturan tersebut mengamanatkan keterlibatan berbagai sektor dalam membangun lingkungan kewirausahaan yang kokoh, inklusif, dan berkelanjutan. Perguruan tinggi menjadi salah satu elemen penting dalam upaya ini, terutama dalam mencetak generasi wirausaha muda.

Dengan dukungan pendidikan, riset, kreativitas, dan inovasi, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk mengembangkan gagasan menjadi peluang bisnis baru. Namun, potensi tersebut perlu didukung akses terhadap ekosistem usaha agar dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk nyata sinergi tersebut terlihat dalam pelaksanaan Program Wirausaha Baru Mahasiswa (WIBAWA) UNS 2026. Rektor UNS, Prof. Hartono, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya universitas dalam memperkuat budaya dan ekosistem kewirausahaan di lingkungan kampus.

Melalui WIBAWA, mahasiswa tidak hanya mendapatkan kesempatan memperoleh dukungan pembiayaan, tetapi juga difasilitasi untuk mengembangkan gagasan bisnis, menghasilkan inovasi, membangun jaringan kemitraan, serta membuka akses pasar yang lebih luas.

“Program Demo Day ini merupakan titik akhir dari rangkaian WIBAWA UNS 2026 yang mengusung tema ‘Berani Mulai, Bertumbuh, Siap Berdampak’. Pada tahun ini, lebih dari 855 mahasiswa tergabung dalam 146 tim usaha terbaik menunjukkan hasil perjalanan kewirausahaan mereka pada Demo Day hari ini, mulai dari pengembangan ide hingga menampilkan produk dan layanan yang siap bersaing di pasar nyata,” ujar Prof. Hartono.

Melalui model kerja sama tersebut, Kementerian UMKM mendorong semakin banyak perguruan tinggi dan mitra strategis untuk terlibat dalam pengembangan wirausaha nasional. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperluas kesempatan bagi generasi muda untuk merintis dan mengembangkan usaha.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan kewirausahaan nasional tidak cukup diukur dari pertumbuhan jumlah pelaku usaha. Indikator lainnya adalah kemampuan usaha untuk berkembang, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.