(Vibizmedia – Jakarta) Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai stabilitas fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia sepanjang 2025 tetap terjaga meskipun ketidakpastian global meningkat. Penilaian tersebut disampaikan dalam rapat berkala KSSK pertama tahun 2026 yang digelar pada Jumat (23/1), dengan stabilitas didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan yang kuat antarlembaga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, memasuki Januari 2026 volatilitas pasar keuangan global sempat meningkat, terutama dipicu oleh ketegangan perdagangan dan dinamika geopolitik.
“Ke depan, KSSK akan terus mencermati perkembangan dan melakukan asesmen forward looking terhadap kondisi perekonomian dan sektor keuangan di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, sekaligus memperkuat langkah mitigasi secara terkoordinasi baik antarlembaga anggota KSSK maupun bersama kementerian dan lembaga terkait,” ujar Menkeu dalam Konferensi Pers KSSK di Jakarta, Senin (27/1).
Menkeu mengungkapkan, perekonomian global masih menghadapi sejumlah tantangan pada akhir 2025, antara lain ketegangan perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok serta kebijakan moneter yang lebih akomodatif di AS. Pada triwulan IV/2025, The Federal Reserve memangkas Fed Funds Rate sebesar 50 basis poin ke kisaran 3,50–3,75 persen seiring perlambatan ekonomi dan pelemahan pasar tenaga kerja AS.
Di sisi lain, Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook Januari 2026 merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3 persen untuk 2025 dan 2026, lebih tinggi dibandingkan proyeksi Oktober 2025.
Di tengah dinamika global tersebut, perekonomian Indonesia dinilai tetap menunjukkan kinerja yang solid. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV/2025 diperkirakan meningkat, didukung oleh penguatan permintaan domestik, membaiknya keyakinan pelaku ekonomi, serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter.
“Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan berada di kisaran 5,2 persen. Pada 2026, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat menjadi 5,4 persen, seiring kenaikan permintaan domestik dan sinergi kebijakan pemerintah bersama lembaga anggota KSSK lainnya,” kata Menkeu.
APBN terus menjalankan peran strategis sebagai peredam guncangan (shock absorber) di tengah tekanan global dan moderasi harga komoditas. Hingga akhir 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp3.491,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu APBN, yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha, mendorong konsumsi domestik, serta menopang pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target, dengan defisit APBN mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB.
“Pengelolaan APBN terus dilakukan secara kredibel dan berkelanjutan, serta diperkuat melalui sinergi kebijakan dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS,” tutup Menkeu.
