(Vibizmedia-Nasional) Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan berbasis data, pengelolaan APBD yang efektif, serta pengendalian inflasi secara konsisten.
Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan suatu daerah. Meski kinerja ekonomi Sumatera Utara tergolong baik, ia menilai angkanya masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga perlu terus ditingkatkan.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang rendah hanya menghasilkan perubahan terbatas. Sebaliknya, pertumbuhan yang lebih tinggi akan memberi dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi ini angka yang sangat penting dan harus dikuasai oleh seluruh kepala daerah. Karena komponennya banyak, tanya BPS, Badan Pusat Statistik kabupaten/kota,” kata Tito dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).
Mantan Kapolri itu juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan berbasis data. Pemerintah daerah diminta memanfaatkan data secara rinci untuk mengidentifikasi persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan antarwilayah.
Dengan pendekatan tersebut, menurut Tito, program pembangunan dapat dirancang lebih tepat sasaran, termasuk untuk mendorong investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Selain itu, ia menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah, kata dia, memiliki peran strategis sebagai stimulus ekonomi yang mampu menggerakkan perputaran uang di masyarakat.
Karena itu, realisasi anggaran harus dilakukan secara optimal agar sektor swasta ikut tumbuh dan berkembang.
Tito juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Ia mendorong pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi tanpa membebani masyarakat.
Menurutnya, daerah yang kuat secara fiskal adalah daerah yang mampu mengandalkan PAD, bukan hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Untuk itu, ia meminta daerah menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah terhadap pelaku usaha.
“Kalau swastanya enggak hidup, jangan pernah berpikir daerah itu akan melompat maju. Belanja pemerintah enggak sanggup membuat lompatan-lompatan itu,” tegasnya.
Di sisi lain, Tito menyoroti pentingnya pengendalian inflasi sebagai bagian dari stabilitas ekonomi daerah. Menurutnya, inflasi sangat berpengaruh terhadap biaya hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memicu keresahan sosial apabila tidak dikendalikan dengan baik. Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif memantau harga dan memastikan ketersediaan barang di pasar.
“Kalau kita bicara biaya hidup penting, apa jawabannya? Jaga stabilitas harga yaitu jaga indikator inflasi,” ujarnya.
