(Vibizmedia – Jakarta) Keselamatan dan keamanan menjadi elemen kunci dalam meningkatkan daya saing destinasi pariwisata nasional. Seiring penguatan sektor pariwisata, Indonesia terus mendorong peningkatan aspek safety and security guna menghadirkan destinasi berkualitas berstandar global, sebagaimana tercermin dalam Travel & Tourism Development Index (TTDI) 2024. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas wisata juga perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang lebih baik, termasuk dalam meminimalkan potensi kecelakaan.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menyampaikan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Oleh karena itu, penguatan ekosistem asuransi pariwisata dinilai sebagai langkah konkret dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan wisatawan sekaligus memperkuat citra destinasi.
Hal tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Pilot Project Labuan Bajo yang digelar di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Sebagai salah satu destinasi prioritas, jumlah kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo meningkat tajam, dari 60.439 orang pada 2021 menjadi lebih dari 500.000 pada 2025, dengan mayoritas wisatawan mancanegara. Lonjakan ini menunjukkan potensi besar yang perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan pengelolaan risiko yang terintegrasi.
Menjawab tantangan tersebut, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dalam menyusun kerangka ekosistem asuransi pariwisata, serta berkolaborasi dengan PT Jasaraharja Putera dalam penyelenggaraan FGD bertema penguatan tata kelola risiko melalui pengembangan asuransi pariwisata. Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk merumuskan model pengelolaan risiko yang terintegrasi dan dapat diterapkan secara nasional.
Dida menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan otoritas daerah sebagai kunci terciptanya pariwisata yang aman, inklusif, dan berkualitas. Upaya ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Kepariwisataan serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 terkait klasifikasi usaha berbasis risiko.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Manggarai Barat menegaskan pentingnya ekosistem yang mampu menjamin keamanan dan kenyamanan wisata sebagai faktor pendorong peningkatan kualitas destinasi. Ia juga mengapresiasi peran PT Jasaraharja Putera dalam memperkuat ekosistem pariwisata melalui skema asuransi.
Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, menyatakan kesiapan perusahaan dalam meningkatkan literasi risiko bagi pelaku industri serta mengembangkan produk asuransi yang sesuai dengan karakteristik destinasi wisata.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan PT Jasaraharja Putera menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai bentuk komitmen dalam mendukung implementasi proyek percontohan asuransi pariwisata di Labuan Bajo. Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan standar keselamatan destinasi secara berkelanjutan.
FGD ini juga menjadi forum untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan dituangkan dalam regulasi, guna memperkuat tata kelola risiko melalui skema asuransi yang inklusif dan berdampak luas bagi pelaku usaha, sektor keuangan, serta wisatawan. Labuan Bajo diharapkan dapat menjadi model percontohan yang dapat direplikasi di berbagai destinasi wisata lainnya di Indonesia.
