(Vibizmedia – Rote Ndao, NTT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Proyek ini ditujukan sebagai penggerak ekonomi baru bagi masyarakat pesisir sekaligus mendukung target swasembada garam nasional.
Percepatan pembangunan dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dalam pembahasan Tim Terpadu dan Tim Persiapan Pengadaan Tanah K-SIGN yang berlangsung di Kupang pada 23 April 2026.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menegaskan bahwa proyek K-SIGN merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat kemandirian industri garam nasional. Ia menyebutkan bahwa pembangunan kawasan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga membuka peluang kerja dan usaha bagi masyarakat pesisir, khususnya di Rote Ndao.
Ia juga menekankan bahwa sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan di lapangan, baik dari sisi teknis maupun sosial. Pertemuan di Kupang tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan pengadaan tanah sebagai fondasi pembangunan kawasan industri garam yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan bahwa kehadiran K-SIGN akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kawasan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta mendorong berkembangnya sektor ekonomi pendukung.
Ia turut menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penyelesaian pengadaan tanah serta kesiapan masyarakat di wilayah terdampak.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT, Benyamin Nahak, menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur sebagai faktor penentu keberhasilan kawasan. Ketersediaan akses jalan dan pengelolaan sumber daya air dinilai krusial untuk memperlancar produksi dan distribusi garam.
Sejalan dengan itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Miftahul Huda, menegaskan bahwa aspek perencanaan dan koordinasi terus diperkuat guna memastikan seluruh tahapan berjalan terintegrasi dan memberikan kepastian bagi pemerintah maupun masyarakat.
Libatkan Partisipasi Aktif Masyarakat
Forum pembahasan ini juga melibatkan perangkat daerah di sekitar kawasan K-SIGN, termasuk para camat dan kepala desa setempat. Keterlibatan tersebut menjadi ruang sinergi untuk mengevaluasi progres pengadaan tanah, pendataan lokasi, hingga penyusunan dokumen penetapan lokasi sebagai dasar hukum pembangunan kawasan.
Hasil pertemuan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani seluruh peserta sebagai bentuk komitmen bersama untuk memastikan proses berjalan transparan, adil, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga tumbuhnya pusat ekonomi baru di Rote Ndao.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pembangunan K-SIGN merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat kemandirian industri garam nasional. Selain mengurangi ketergantungan impor, proyek ini juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan menuju swasembada garam.
