(Vibizmedia – Cebu, Filipina) Di sela rangkaian pertemuan The 27th ASEAN Economic Community (AEC) Council di Cebu, Filipina, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Maria Cristina A. Roque, menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama strategis pengembangan industri nikel antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA).
Penandatanganan tersebut berlangsung dalam forum Indonesia–Philippines High Level Business Roundtable di Jpark Island Resort, Cebu, Kamis (7/5), yang digelar bertepatan dengan kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Filipina dalam rangka menghadiri KTT ASEAN ke-48. Forum ini sekaligus menjadi tindak lanjut konkret dari pembahasan kerja sama ekonomi dalam KTT AECC ke-27 pada 6–7 Mei 2026.
Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2026, Indonesia dan Filipina secara kolektif menguasai 73,6% produksi nikel global pada 2025. Indonesia menyumbang sekitar 66,7% atau 2,6 juta ton, sementara Filipina berkontribusi 6,9% atau 270.000 ton. Dari sisi cadangan, Indonesia memiliki 44,5% cadangan nikel dunia atau sekitar 62 juta ton, sedangkan Filipina memiliki 3,4% atau 4,8 juta ton.
Hubungan dagang kedua negara juga menunjukkan tren penguatan. Sepanjang 2025, ekspor Indonesia ke Filipina mencapai USD10,22 miliar atau setara 8,4% dari total impor Filipina, menjadikan Indonesia sebagai mitra dagang terbesar ketiga bagi Filipina setelah Tiongkok dan Jepang. Filipina pun menjadi mitra strategis penting bagi Indonesia di Asia Tenggara, khususnya untuk komoditas energi dan otomotif.
Airlangga menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan fondasi bagi pembentukan “Indonesia–Philippines Nickel Corridor”, yakni platform terintegrasi yang menghubungkan kapasitas hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel dari Filipina. Inisiatif ini diharapkan menjadi tulang punggung cadangan dan produksi nikel global.
Ruang Lingkup Kerja Sama
MoU antara APNI dan PNIA mencakup sejumlah bidang strategis jangka panjang, antara lain pertukaran informasi untuk stabilisasi perdagangan nikel regional dan global, pengembangan teknologi hilirisasi serta pemanfaatan produk sampingan industri, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung ekosistem industri nikel berkelanjutan.
Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memiliki ekosistem hilirisasi nikel yang berkembang pesat, dengan nilai ekspor produk olahan mencapai USD9,73 miliar pada 2025. Ke depan, investasi sektor ini diproyeksikan mencapai USD47,36 miliar dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 180.600 orang pada 2030. Kebutuhan bahan baku smelter yang stabil, termasuk rasio silikon-magnesium (Si:Mg) yang sesuai, dapat dipenuhi melalui pasokan bijih nikel Filipina.
Menurutnya, kolaborasi ini memungkinkan Filipina naik kelas dari eksportir bahan mentah menjadi bagian dari rantai nilai industri bernilai tambah tinggi, sekaligus memberikan kepastian pasokan bahan baku bagi industri baterai dan baja tahan karat Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya ASEAN memperkuat rantai pasok strategis di kawasan.
Peran Nikel dalam Transisi Energi
Lebih jauh, Airlangga menekankan bahwa nikel merupakan mineral kunci dalam mendukung transisi energi. Produk turunannya berperan penting dalam pengembangan teknologi penyimpanan energi, baik untuk baterai kendaraan listrik maupun sistem penyimpanan energi berbasis panel surya. Dengan demikian, hilirisasi nikel tidak hanya berdampak pada sektor industri, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan energi bersih dan berkelanjutan.
Untuk mendukung percepatan tersebut, pemerintah Indonesia terus mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terintegrasi dengan rantai pasok mineral kritis. KEK diharapkan menjadi pusat investasi smelter, pengolahan bahan baku baterai, serta inovasi teknologi hilirisasi berstandar global.
