(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah Indonesia dan Jepang kembali memperkuat kemitraan strategis di bidang lingkungan melalui pengembangan ekonomi sirkular, sebagai solusi pengelolaan sampah plastik dan limbah elektronik (electronic waste/e-waste).
Penguatan kerja sama tersebut menjadi sorotan dalam 2nd Indonesia–Japan Environment Week yang menekankan pentingnya kolaborasi teknologi, regulasi, serta penguatan sistem pengelolaan limbah berkelanjutan.
Direktur Pengurangan Sampah dan Ekonomi Sirkular KLH/BPLH, Agus Rusly, menyampaikan bahwa pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta meningkatnya konsumsi perangkat elektronik turut mendorong kenaikan volume sampah, termasuk e-waste yang terus meningkat setiap tahun.
Menurutnya, limbah elektronik memiliki potensi ekonomi karena mengandung logam bernilai tinggi yang dapat dimanfaatkan kembali melalui pendekatan ekonomi sirkular.
“E-waste dan sampah plastik mencerminkan kegagalan sistem linear dalam mengelola sumber daya. Karena itu, transisi menuju ekonomi sirkular menjadi sebuah keharusan,” ujar Agus di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, ekonomi sirkular mengubah paradigma pengelolaan sampah dari sistem “kumpul–angkut–buang” menjadi pendekatan yang menjaga nilai material tetap berada dalam siklus ekonomi selama mungkin.
Di tingkat nasional, pemerintah terus memperkuat regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik serta Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2024 terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
Selain itu, KLH/BPLH juga mendorong penerapan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR), yang mewajibkan produsen bertanggung jawab terhadap produk hingga akhir siklus hidupnya, termasuk pengumpulan dan daur ulang.
“EPR akan memperkuat ekosistem ekonomi sirkular yang inklusif dengan melibatkan pemerintah, industri, sektor informal, dan masyarakat,” jelasnya.
Di samping e-waste, pencemaran sampah plastik di laut juga menjadi perhatian utama Indonesia sebagai negara kepulauan yang bergantung pada keberlanjutan ekosistem laut.
Sementara itu, Ketua Dewan International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Takemoto Kazuhiko, menilai penguatan ekonomi sirkular membutuhkan dukungan teknologi serta kolaborasi lintas sektor.
“Pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, termasuk e-waste, memerlukan dukungan teknologi lingkungan, infrastruktur, serta keterlibatan dunia usaha. Kolaborasi antar pemangku kepentingan melalui forum seperti Environment Week menjadi kunci,” ujarnya.
Indonesia juga menyambut kerja sama riset antara BRIN dan ERIA terkait penanganan sampah plastik di kawasan ASEAN guna memperkuat kebijakan berbasis data di tingkat regional.
Pemerintah menilai Jepang sebagai mitra strategis dalam pengembangan sistem pengelolaan e-waste modern, termasuk penerapan take-back system dan teknologi daur ulang inovatif untuk mempercepat implementasi ekonomi sirkular di Indonesia.
