(Vibizmedia – Jakarta) Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa target Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai jika pemerintah mampu memastikan pemerataan akses pembiayaan dan permodalan bagi seluruh pelaku usaha.
Ia menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang setara, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), agar dapat berkembang melalui dukungan modal yang memadai. Menurutnya, pembiayaan negara tidak boleh hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar, sementara pelaku usaha yang membutuhkan justru kesulitan mengakses permodalan.
Pernyataan tersebut disampaikan Saleh dalam rapat Panja Akses Pembiayaan dan Permodalan bersama Kementerian UMKM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/7/2026). Ia mengingatkan bahwa ketimpangan akses pembiayaan berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi, di mana kelompok kaya semakin kuat sementara masyarakat kecil semakin tertinggal.
Saleh menilai kebijakan pembiayaan harus diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Ia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk membuka akses pembiayaan seluas-luasnya sebagai bagian dari penguatan ekonomi nasional yang berpihak pada rakyat.
Menurutnya, arah kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip Ekonomi Pancasila yang menekankan keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan bersama. Jika dijalankan secara konsisten, pendekatan ini diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Saleh juga menyoroti masih banyaknya pelaku usaha yang mengalami kesulitan memperoleh akses modal. Bahkan, sebagian di antaranya baru mendapatkan pembiayaan setelah memperoleh pendampingan dari pihak lain. Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya tantangan dalam sistem penyaluran pembiayaan yang perlu segera diperbaiki.
Ia meminta pemerintah lebih terbuka dalam mengungkap kendala penyaluran modal, baik dari sisi regulasi, kesiapan lembaga pembiayaan, maupun kondisi pelaku usaha sebagai penerima.
Selain itu, Saleh menekankan bahwa setiap pembiayaan harus mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Ia juga mendorong Kementerian UMKM untuk melakukan pendataan kebutuhan anggaran secara lebih komprehensif guna memastikan penyaluran modal lebih tepat sasaran.
Menurutnya, perluasan akses pembiayaan akan menjadi langkah penting dalam memperkuat sektor UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
Penguatan UMKM dan pemerataan akses permodalan ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
