(Vibizmedia – Jakarta) Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mulai mengubah sistem pengelolaan sampah di Jakarta dari pola lama kumpul-angkut-buang menjadi pilah-angkut-olah. Mulai 1 Agustus 2026, sampah tidak lagi sekadar dikirim ke TPST Bantargebang, melainkan harus dipilah dan diolah sejak dari sumber. Ke depan, hanya sampah residu yang tidak bisa diolah yang akan dibawa ke Bantargebang.
Perubahan ini diperkuat melalui optimalisasi fasilitas pengolahan sampah di tingkat wilayah, salah satunya di TPS 3R Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang ditinjau langsung oleh Pramono pada Kamis (30/7).
TPS 3R Menteng Atas merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan PT Morego Green Indonesia dan PT Metro Klina Intranusa melalui skema pembiayaan kreatif berbentuk joint operation. Berlokasi di kawasan padat dan pusat aktivitas ekonomi Setiabudi–Kuningan, fasilitas ini memiliki kapasitas terpasang 25 ton per hari dan berpotensi dikembangkan hingga 132 ton per hari.
Dalam sambutannya, Pramono menegaskan bahwa transformasi ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi beban TPST Bantargebang sekaligus menghentikan praktik open dumping secara bertahap menuju target zero open dumping pada 2029.
Ia menyebut perubahan tersebut dipicu oleh terbitnya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 yang mengubah pola pengelolaan sampah secara mendasar. Mulai Agustus, sampah yang dikirim ke Bantargebang diupayakan hanya berupa residu.
Menurut Pramono, keberhasilan transformasi ini membutuhkan peran bersama. Masyarakat diminta membiasakan memilah sampah dari rumah, sementara sektor komersial seperti perkantoran, hotel, restoran, dan kafe diwajibkan mengelola sampahnya secara mandiri.
Sebagai langkah transisi sebelum PLTSa dan fasilitas RDF beroperasi penuh, Pemprov mengoptimalkan 29 TPS 3R yang ada di Jakarta. Namun saat ini pemanfaatan kapasitasnya masih sekitar 21 persen.
Di TPS 3R Menteng Atas, Pemprov menggandeng swasta untuk meningkatkan kapasitas pengolahan melalui teknologi RDF mikro, tenaga profesional, serta manajemen yang lebih optimal. Model kemitraan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi TPS 3R lainnya.
Saat ini, TPS tersebut baru mengolah sekitar 6–8 ton sampah per hari, sehingga masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan. Hal ini membuka kesempatan bagi sektor Horeka, kawasan komersial, dan perkantoran untuk menyalurkan sampah terpilah agar dapat diolah dengan lebih bertanggung jawab.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan lahan seluas 40 hektare di Ciaingir, Banten, untuk mendukung pengolahan sampah organik. Upaya ini melengkapi pembangunan tiga PLTSa, termasuk di Sunter, yang ditargetkan mampu mengolah hingga 7.500 ton sampah per hari, serta fasilitas RDF di Rorotan dan Bantargebang.
Pramono juga menegaskan akan menindak tegas pelaku usaha pengangkutan sampah yang melakukan pembuangan ilegal. Ia memastikan tidak akan mentoleransi praktik pembuangan sembarangan oleh pihak swasta.
Sementara itu, Chairman PT Morego Green Indonesia, Wing Indrasmoro, menyatakan komitmennya untuk mendukung transformasi ini melalui investasi teknologi, penguatan SDM, serta penerapan standar operasional berkelanjutan.
Ia menambahkan, sekitar 80 persen sampah yang diolah akan berasal dari kawasan komersial dan 20 persen dari permukiman. Dari total sampah tersebut, sekitar 90 persen ditargetkan dapat diolah menjadi kompos dan RDF, sedangkan 10 persen sisanya menjadi residu yang dikirim ke TPST Bantargebang.
