Tiga Proyek Besar Disiapkan: Pusat Keuangan Global, DDMF, hingga Giant Sea Wall Pantura

0
61
Rancangan Undang-Undang
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya, dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. FOTO: BIRO PERS SETPRES

(Vibizmedia-Indonesia) Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah agenda strategis untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih kuat dan berorientasi jangka panjang. Tiga proyek besar yang menjadi perhatian adalah Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), Danantara Development Management Fund (DDMF), serta Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa.

Ketiga agenda tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Jakarta Disiapkan Jadi Pusat Finansial Internasional

Prabowo mengatakan pemerintah telah menentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Ke depan, pengembangan pusat finansial tersebut juga dimungkinkan diperluas ke Bali dan kawasan lain yang dinilai memiliki kemampuan menarik aliran modal besar dari luar negeri.

PFII dirancang sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, hingga penyelesaian sengketa komersial berstandar internasional.

“PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin Bali sebagai pusat keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia,” ujar Prabowo.

Menurutnya, PFII akan dilengkapi dengan sejumlah kelembagaan, mulai dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, lembaga pengelola dan pengawas jasa keuangan PFII, hingga Pengadilan PFII di bawah Mahkamah Agung serta Lembaga Arbitrase PFII.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai fasilitas untuk meningkatkan daya tarik PFII, termasuk kepastian transfer dan repatriasi modal serta laba, fasilitas perpajakan bagi kegiatan yang memenuhi persyaratan, golden visa, dan layanan perizinan yang kompetitif.

Namun, kemudahan tersebut tetap akan diikuti dengan pengawasan ketat. Pemerintah tetap akan menerapkan aturan antipencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, serta pertukaran informasi internasional.

“Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia,” tegasnya.

DDMF untuk Proyek Jangka Panjang

Agenda strategis kedua adalah Danantara Development Management Fund (DDMF). Prabowo memperkenalkan DDMF sebagai instrumen untuk menyiapkan dan membiayai proyek-proyek strategis yang membutuhkan investasi jangka panjang.

Menurut Prabowo, Danantara merupakan dana kedaulatan Indonesia yang harus diarahkan menjadi instrumen pembangunan kapasitas nasional untuk puluhan tahun ke depan.

Sementara DDMF akan membantu menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis yang penting bagi Indonesia tetapi belum menarik bagi investasi komersial jangka pendek.

Skema tersebut diharapkan memungkinkan proyek-proyek strategis dikembangkan tanpa harus sepenuhnya mengandalkan pembiayaan APBN.

Salah satu contoh yang disebut Prabowo adalah rencana pengembangan mobil nasional.

“Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional sebagai contoh pada proyek mobil nasional. Kita rencanakan mobil nasional kita, kita produksi secara massal di akhir tahun 2028,” ucapnya.

Giant Sea Wall Pantura Dibangun 15–20 Tahun

Sementara itu, proyek besar ketiga adalah pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara Jawa.

Prabowo menilai proyek tersebut mendesak karena kawasan Pantura menghadapi ancaman kenaikan muka air laut yang berpotensi mengancam jutaan warga dan kawasan industri.

“Giant Sea Wall kita di pantai utara Jawa harus dibangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektare yang mulai tenggelam oleh naiknya laut,” kata Prabowo.

Namun, Giant Sea Wall tidak hanya dirancang sebagai tanggul penahan air laut. Pemerintah juga ingin menjadikannya bagian dari infrastruktur air bersih, jalur pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus proyek rekayasa yang mampu meningkatkan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia Indonesia.

Prabowo menyebut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menghasilkan berbagai terobosan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan proyek tersebut.

Pembangunan Giant Sea Wall direncanakan berlangsung selama 15 hingga 20 tahun dan dibagi menjadi 15 segmen yang membentang dari Banten hingga Jawa Timur, termasuk kawasan Gresik.

Jika seluruh segmen dapat dikerjakan secara serentak, waktu pembangunan berpotensi dipangkas.

“Apapun kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura,” tegas Prabowo.

Menurutnya, pembangunan tanggul laut tersebut juga berkaitan langsung dengan masa depan industri nasional. Kawasan industri dalam jumlah besar berada di sepanjang Pantai Utara Jawa, sehingga ancaman kenaikan muka air laut bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut ketahanan ekonomi dan keberlanjutan industri Indonesia.

Tiga Proyek, Satu Arah

PFII, DDMF, dan Giant Sea Wall memiliki fungsi berbeda, tetapi diarahkan pada tujuan yang sama: memperkuat fondasi ekonomi Indonesia untuk jangka panjang.

PFII diarahkan untuk menarik modal dan talenta global, DDMF untuk membiayai proyek strategis jangka panjang, sementara Giant Sea Wall menjadi perlindungan bagi pusat-pusat penduduk dan industri di Pantura.

Dengan ketiga agenda tersebut, pemerintah ingin memastikan transformasi ekonomi Indonesia tidak hanya mengejar pertumbuhan saat ini, tetapi juga membangun infrastruktur, kapasitas finansial, teknologi, dan daya saing nasional untuk puluhan tahun ke depan.