(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (27/8/2026). Rapat tersebut membahas tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 beserta Nota Keuangannya.
Dalam rapat tersebut, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa RAPBN 2027 disusun sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga kesehatan dan kredibilitas fiskal.
Menurut Purbaya, APBN memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai shock absorber yang menjaga stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat ketika menghadapi tekanan. Kedua, sebagai instrumen countercyclical untuk mendorong aktivitas ekonomi domestik sekaligus membiayai agenda pembangunan prioritas.
“APBN memiliki fungsi ganda, pertama sebagai peredam guncangan atau shock absorber untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat. Yang kedua, sebagai instrumen countercyclical untuk mendorong perekonomian domestik, sekaligus mendukung agenda prioritas pembangunan,” ungkap Purbaya.
Dibandingkan RAPBN 2026
Arah RAPBN 2027 menunjukkan kesinambungan dengan kebijakan APBN 2026, tetapi pemerintah memberikan penekanan lebih kuat pada selektivitas belanja, penguatan produktivitas, dan penciptaan sumber pertumbuhan baru.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, serta defisit anggaran sekitar 2,68 persen terhadap PDB. Sementara untuk 2027, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yakni 6 persen, dengan inflasi tetap dijaga pada level 2,5 persen.
Dengan demikian, RAPBN 2027 tidak hanya diarahkan untuk menjaga stabilitas sebagaimana APBN sebelumnya, tetapi juga meningkatkan dorongan fiskal terhadap sektor-sektor yang dinilai mampu menghasilkan pertumbuhan dan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Perubahan lainnya terlihat dari pendekatan belanja. Jika APBN 2026 masih memberikan ruang besar untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi, RAPBN 2027 semakin diarahkan pada belanja yang berkualitas dan tepat sasaran, terutama untuk program yang memiliki dampak langsung terhadap produktivitas, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta penguatan daya saing nasional.
Delapan Klaster Prioritas
Untuk mencapai sasaran tersebut, RAPBN 2027 akan mendukung delapan klaster program kerja prioritas nasional dan satu program pendukung (enabler) yang mencakup 60 program kerja.
Kedelapan klaster tersebut mencakup:kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
Menkeu mengapresiasi pandangan fraksi-fraksi DPR yang mendorong agar penggunaan anggaran negara semakin selektif. Pemerintah menilai setiap rupiah belanja harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi dukungan seluruh fraksi DPR agar belanja negara diarahkan semakin selektif untuk program yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial terbesar bagi masyarakat,” ujar Purbaya.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Menjadi Prioritas
Di bidang pendidikan, pemerintah akan melanjutkan dan mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, serta sekolah terintegrasi. Kebijakan tersebut dilengkapi dengan revitalisasi sekolah dan madrasah serta peningkatan kualitas proses pembelajaran.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Sementara di sektor kesehatan, RAPBN 2027 diarahkan untuk memperluas pemerataan layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal dan daerah yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas kesehatan.
Transformasi kesehatan dilakukan antara lain melalui optimalisasi layanan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, perluasan pemeriksaan kesehatan, serta revitalisasi rumah sakit.
Perlindungan Sosial dan Infrastruktur
Pemerintah juga mempertahankan peran APBN sebagai instrumen perlindungan sosial. Program perlindungan sosial diarahkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, menjaga daya beli, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur akan semakin dikaitkan dengan agenda produktivitas nasional. Infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan konektivitas, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, industrialisasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk pemulihan dan penataan kembali infrastruktur di wilayah yang terdampak bencana.
Perumahan Jadi Bagian dari Agenda Kesejahteraan
Sektor perumahan turut memperoleh perhatian dalam RAPBN 2027. Belanja negara akan diarahkan untuk memperluas penyediaan rumah terjangkau, membantu renovasi rumah agar memenuhi standar sanitasi, serta memperbaiki kualitas kawasan permukiman.
Jika dibandingkan dengan RAPBN 2026, arah kebijakan ini memperlihatkan upaya pemerintah untuk menghubungkan pembangunan perumahan tidak hanya dengan kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga dengan peningkatan kualitas hidup dan penguatan ekonomi masyarakat.
Dengan kombinasi antara stabilitas fiskal, belanja yang lebih selektif, investasi pada sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sektor produktif, pemerintah berharap RAPBN 2027 mampu menjadi fondasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
