(Vibizmedia – Nasional) Percepatan digitalisasi sektor keuangan membawa manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan keuangan yang semakin canggih. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Pertemuan Kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting/FMCBG) di Asheville, North Carolina, Amerika Serikat, 31 Agustus–1 September 2026.
Di bawah Presidensi Amerika Serikat, forum tersebut membahas sejumlah isu ekonomi dan keuangan global, termasuk transformasi digital, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan perlindungan konsumen. Perhatian khusus diberikan pada ancaman fraud, scam, dan berbagai kejahatan keuangan yang kini semakin kompleks dan dapat beroperasi melintasi batas negara.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung yang mewakili Menteri Keuangan sekaligus memimpin delegasi Kementerian Keuangan Indonesia menilai perkembangan teknologi finansial harus diikuti dengan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan menghadapi risiko digital.
Menurutnya, literasi keuangan tidak dapat dipisahkan dari perlindungan konsumen. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai produk dan layanan keuangan sekaligus mengetahui risiko penipuan yang dapat muncul dalam transaksi digital.
“Perkembangan digitalisasi perlu diimbangi dengan penguatan literasi dan perlindungan konsumen. Mengingat fraud dan scam semakin kompleks dan bersifat lintas batas, diperlukan kerja sama internasional, pertukaran informasi, dan koordinasi antarnegara yang semakin kuat,” ungkap Wamenkeu.
Indonesia Perkuat Penanganan Anti-Scam
Indonesia sendiri telah membangun mekanisme koordinasi antarlembaga untuk memperkuat literasi keuangan masyarakat sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen.
Salah satu langkah yang dikembangkan adalah Anti-Scam Center, yang ditujukan untuk memperkuat koordinasi dalam merespons laporan dan indikasi penipuan di sektor keuangan. Kehadiran mekanisme tersebut menjadi semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital, dompet elektronik, pembayaran digital, dan berbagai platform keuangan lainnya.
Perubahan pola kejahatan juga membuat pendekatan penanganan tidak lagi cukup dilakukan oleh satu institusi. Pelaku dapat memanfaatkan rekening dari berbagai negara, platform digital, identitas palsu, hingga jaringan transaksi yang berpindah-pindah yurisdiksi.
Karena itu, upaya perlindungan konsumen perlu berjalan dalam dua jalur sekaligus. Di tingkat domestik, kapasitas pencegahan, deteksi, dan penanganan kasus harus diperkuat. Sementara di tingkat internasional, negara-negara perlu memiliki mekanisme untuk bertukar informasi dan berkoordinasi ketika kasus melibatkan lebih dari satu yurisdiksi.
Kejahatan Keuangan Semakin Lintas Negara
Digitalisasi telah membuat transaksi keuangan berlangsung semakin cepat dan tanpa batas geografis. Kondisi yang sama juga dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan keuangan.
Fraud dan scam tidak lagi selalu dilakukan oleh pelaku yang berada di negara yang sama dengan korban. Dana dapat berpindah melalui berbagai rekening dan platform, sementara pelaku dapat beroperasi dari yurisdiksi yang berbeda.
Situasi tersebut menimbulkan tantangan bagi otoritas karena proses penelusuran, pemblokiran transaksi, hingga pengembalian dana membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan lintas negara.
Dalam konteks itu, Juda Agung mendorong agar kerja sama internasional terus diperkuat. Pertukaran informasi dan koordinasi antarotoritas dinilai penting untuk mempersempit ruang gerak jaringan kejahatan sekaligus mempercepat respons terhadap kasus yang terjadi.
Pendekatan kolaboratif juga diperlukan karena perkembangan teknologi membuat modus kejahatan berubah dengan cepat. Ketika satu pola penipuan berhasil ditangani, pelaku dapat dengan mudah mengembangkan metode baru dengan memanfaatkan teknologi dan kanal digital yang tersedia.
Sinergi G20 dan FATF
Indonesia juga menegaskan dukungannya terhadap penguatan hubungan antara agenda G20 dan upaya Financial Action Task Force (FATF).
Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat kerangka global dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kejahatan keuangan sekaligus menjaga integritas sistem keuangan internasional.
FATF memiliki peran penting dalam menetapkan standar global untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, serta ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan. Dalam konteks yang semakin terdigitalisasi, penerapan standar tersebut perlu terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pola kejahatan baru.
Bagi Indonesia, penguatan sinergi antara agenda G20, FATF, dan mekanisme kerja sama internasional lainnya menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan.
Kepercayaan tersebut menjadi semakin penting ketika aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan semakin bergeser ke ruang digital. Masyarakat bukan hanya membutuhkan layanan keuangan yang cepat dan mudah, tetapi juga jaminan bahwa sistem tersebut memiliki perlindungan yang memadai terhadap penipuan dan penyalahgunaan.
Pada akhirnya, digitalisasi sektor keuangan tidak cukup hanya diukur dari seberapa cepat teknologi diadopsi. Kemajuan digital harus berjalan bersama peningkatan literasi, perlindungan konsumen, keamanan transaksi, serta kemampuan negara-negara bekerja sama menghadapi kejahatan keuangan lintas batas.
Pesan tersebut menjadi semakin penting bagi G20 karena transformasi digital akan terus membentuk sistem keuangan global. Tanpa penguatan perlindungan dan tata kelola secara bersamaan, kemudahan yang ditawarkan teknologi dapat berubah menjadi celah baru bagi pelaku kejahatan keuangan.
