(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah Indonesia memperluas kolaborasi ekonomi dengan Australia melalui perpanjangan program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (Australia–Indonesia Partnership for Economic Development atau PROSPERA) ke Fase II. Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung reformasi ekonomi, memperkuat daya saing nasional, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kelanjutan program tersebut menjadi wujud komitmen kedua negara dalam memperkuat hubungan ekonomi jangka panjang. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan penutup dalam acara Launch of PROSPERA Phase Two: The Australia-Indonesia Partnership for Economic Development di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Airlangga menjelaskan, pelaksanaan PROSPERA Fase II didasarkan pada Subsidiary Arrangement antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT). Perjanjian tersebut menegaskan keberlanjutan kemitraan selama 10 tahun ke depan.
Ia pun mendorong seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk berpartisipasi aktif dalam program tersebut, sekaligus memastikan berbagai rekomendasi dan rumusan kebijakan dapat diterapkan menjadi langkah nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pelaksanaan PROSPERA Fase II yang berlandaskan Subsidiary Arrangement antara Kemenko Perekonomian dan DFAT menegaskan komitmen perpanjangan program 10 tahun ini. Saya mendorong seluruh kementerian dan lembaga untuk terlibat aktif serta menerjemahkan berbagai formulasi kebijakan menjadi hasil-hasil yang konkret bagi masyarakat,” ujar Airlangga.
Dalam fase kedua ini, PROSPERA akan mendukung dua agenda reformasi strategis Indonesia, yakni proses aksesi menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) serta aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
Untuk proses aksesi OECD, Indonesia menargetkan penyelesaiannya pada 2028. Hingga saat ini, Indonesia telah menuntaskan 20 dari 25 bagian dalam initial memorandum, atau sekitar 80 persen dari keseluruhan proses yang dimaksud. Sementara itu, dalam upaya bergabung dengan CPTPP, pemerintah berharap proses aksesi dapat memperoleh kesepakatan dari seluruh negara anggota pada pertemuan yang dijadwalkan berlangsung November mendatang.
Selain reformasi ekonomi, kemitraan ini juga mencakup pengembangan sektor digital, khususnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di kawasan ASEAN.
Upaya tersebut juga berkaitan dengan persiapan penandatanganan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) ASEAN di Manila pada bulan depan. Melalui kerja sama ini, Indonesia diharapkan semakin siap menghadapi perkembangan ekonomi digital dan memanfaatkan peluang pertumbuhan dari transformasi teknologi.
Di bidang pariwisata, pemerintah turut mendorong peningkatan konektivitas antara Indonesia dan Australia. Salah satu langkah yang diupayakan adalah penambahan penerbangan langsung regional yang menghubungkan sejumlah kota di kedua negara. Peningkatan akses transportasi udara diharapkan dapat mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat hubungan perdagangan dan investasi.
Untuk memastikan program berjalan sesuai dengan kebutuhan pembangunan, Kemenko Perekonomian bersama DFAT juga akan menyelenggarakan PROSPERA Advisory Board Meeting. Pertemuan tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi arah strategis kemitraan serta memfinalisasi Rencana Kerja Strategis (Strategic Work Plan) dan Rencana Kerja Tahunan (Annual Work Plan), dengan tetap mengacu pada prioritas pembangunan nasional.
Airlangga menegaskan bahwa keberhasilan PROSPERA Fase II tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah kegiatan yang terlaksana. Lebih dari itu, program ini harus mampu mendorong peningkatan kualitas kelembagaan ekonomi Indonesia dan menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat di kedua negara.
“Keberhasilan PROSPERA Fase II tidak hanya diukur dari kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari perbaikan berkelanjutan pada kualitas kelembagaan ekonomi Indonesia serta manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Semoga momen ini menjadi penanda pembaruan komitmen kita menuju masa depan yang lebih kuat dan makmur bagi Indonesia dan Australia,” tegasnya.
Peluncuran PROSPERA Fase II turut dihadiri Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Duta Besar Australia untuk Indonesia Roderick Brazier.
Hadir pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera, serta perwakilan kementerian dan lembaga teknis dari kedua negara, pemimpin dunia usaha, dan asosiasi bisnis.
Melalui kelanjutan PROSPERA, Indonesia dan Australia diharapkan dapat memperdalam kemitraan strategis dalam reformasi kebijakan, transformasi digital, konektivitas, serta penguatan institusi ekonomi guna mendukung pertumbuhan dan kemakmuran bersama.
