Presiden Joko Widodo dalam pidatonya sebagai pengantar Rapat Terbatas tentang Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi, Rabu 16 Maret 2016, di Jakarta, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengatasi masalah kemiskinan dan juga ketimpangan, baik ketimpangan antar warga dan juga antar daerah.
Data BPS bulan September tahun 2015 menunjukkan jumlah penduduk miskin sebesar 28,51 juta jiwa atau 11,13 persen. Persentase penduduk miskin di kota mencapai 8,2 persen penduduk kota dan persentase penduduk miskin di desa sebesar 14,09 persen penduduk desa. Sedangkan gini ratio bulan September tahun 2015, menurut data BPS, mencapai 0,41. Gini ratio di kota lebih besar, yakni 0,43 dibandingkan di desa 0,33.
Presiden menginstruksikan agar semua kebijakan yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan dijalankan secara terpadu dan terintegrasi, baik lintas kementerian maupun sinergi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BULOG. Presiden menegaskan bahwa perlambatan ekonomi dan masalah harga pangan khususnya beras, harus betul-betul menjadi perhatian bersama.
Presiden menekankan pengendalian inflasi, terutama harga beras tetap menjadi prioritas karena memberi pengaruh besar pada garis kemiskinan. Komponen bahan makanan dalam pengeluaran masyarakat miskin sekitar 65 persen. Didalamnya komponen beras dalam pengeluaran masyarakat miskin mencapai 26 persen. Peningkatan harga beras berpotensi meningkatkan inflasi dan menaikan angka kemiskinan. “Harga pangan yang tidak stabil dengan mudah menghilangkan semua dampak positif dari program-program yang telah kita lakukan dalam hal pengentasan kemiskinan,” kata Presiden.
Lebih lanjut Presiden menyatakan bahwa program perlindungan sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Dana Desa harus betul-betul manfaatnya sampai ke rakyat desa.
Mengenai program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Presiden menyampai apresiasinya karena meningkatnya serapan dari KUR, dimana bunganya saat ini telah mencapai 9 persen dan telah dipasarkan dengan baik.
Presiden juga mengingatkan agar data-data yang terkait dengan kemiskinan harus terintegrasi dan terpadu, sehingga semua yang berkaitan dengan pemberian bantuan-bantuan juga akan tepat sasaran. “Dan pengawasan dan pemantauan program betul-betul dikuasai lapangannya sehingga di dalam pelaksanaannya nanti, betul-betul bisa kita pantau dan kita awasi,” ujar Presiden.
Journalist: Nanie Editor: Mark Sinambela
Sumber: Tim Komunikasi Presiden
