(Vibizmedia – Nasional) Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung industri kelapa sawit, salah satu industri strategis nasional dan peningkatan pengunaan biodiesel, maka pemerintah telah meluncurkan program pengembangan kelapa sawit serta membentuk Badan Layanan Umum (BLU) dengan nama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berfungsi sebagai penghimpun dana pungutan untuk ekspor produk sawit atau CPO Supporting Fund efektif berjalan pada 1 Juli mendatang.
Besar pungutan yang telah disepakati berkisar antara USD 10 – USD 50 per ton, pungutan tarif atas ekspor tersebut akan disimpan dalam tujuh bank kustodian agar lebih transparan. Dengan dana yang ada, pemerintah menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, serta mendorong konsumen menggunakan bahan bakar nabati jenis biodisel menggantikan impor minyak yang berasal dari fosil dan membantu memberikan insentif agar terjadi proses peremajaan (replanting) dari tanaman sawit rakyat.
Pemerintah melakukan pencampuran biodiesel dari 10% menjadi 15% (B-15) sebagai bentuk meningkatkan biodiesel agar impor diesel dapat ditekan agar terjadi perbaikan neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Secara makro hal ini sangat bagus untuk mengembangkan industri sawit termasuk CPO, dimana harga masih rendah, bea keluar sawit masih 0.
Semua tarif yang dipungut bersifat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh BLU secara tidak langsung akan diberikan kepada industri kelapa sawit, namun porsi paling besar akan berpotensi untuk biodisel, setelah itu replanting dan Research and Development (R&D), ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
Pic : Antara
