(Vibizmedia – Nasional) Keinginan pemerintah agar kawasan pos pemeriksaan lintas batas Entikong, Kalimantan Barat dapat dibangun dan berfungsi seperti Sarawak, Malaysia, dimana pemerintahnya menetapkan pelabuhan darat internasional yang melayani ekspor dan impor barang.
Mengapa presiden Jokowi ingin sekali untuk memperbaiki wilayah perbatasan terutama yang berada di Papua dan Kalimantan? Sebab dirinya mendapati adanya peluang ekonomi yang sangat besar pada daerah-daerah perbatasan untuk melayani ekspor dan impor, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik.
Perlu adanya keterpaduan seluruh kementerian, harus saling koordinasi agar perbatasan dapat digunakan secara maksimal dan juga peran serta polri untuk memberantas kegiatan ilegal, karenanya pemerintah mengalokasikan kurang lebih Rp 1 triliun untuk memperbaiki fisik di kawasan pos pemeriksaan lintas batas Entikong, Kalimantan Barat ini.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat telah menganggarkan pengeluaran sebesar Rp 118,3 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), sedangkan 2,28% dari total anggaran atau sebesar Rp 2,7 triliun yang akan digunakan untuk pengembangan jalan dan kawasan perbatasan tersebut.
Tahun ini, pemerintah akan memfokuskan membangun daerah perbatasan hanya di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua saja, untuk pembangunan jalan di Kalimantan dengan investasi sebesar Rp 1,2 triliun dan pengembangan daerah perbatasan Entikong dan Nanga Badau sebesar Rp 500 miliar dan sisanya untuk daerah lainnya, ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono, Selasa (7/7), di Istana Negara.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
