(Vibizmedia – Nasional) Dorong pembangunan dan perekonomian di Indonesia, pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa dari tahun ke tahun, mulai dari Rp 20 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 47 triliun pada tahun 2016 dan tahun ini menjadi sebesar Rp 60 triliun.
Presiden Joko Widodo sampaikan bahwa alokasi tersebut meningkat sangat besar sekali. Dirinya berpesan kepada para kepala desa dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah agar tetap berhati-hati mengelola uang sebesar ini juga tidak mudah, jelas Presiden Jokowi, Kamis (18/5).
Dalam acara tersebut turut hadir pimpinan KPK, wakil dari aparat pengawasan intern pemerintah daerah di seluruh Indonesia, APIP K/L yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa, 13 Bupati yang didampingi oleh 26 Kepala Desa yang telah menunjukan pengelolaan keuangan desa yang lebih menonjol dibanding daerah lain.
Presiden mengingatkan kepada para Kepala Desa, uang Rp 60 triliun itu tidak sedikit. Bisa menjadikan desa baik, tapi juga bisa menjadikan kepala desa menjadi tersangka kalau tidak baik cara-cara pengelolaannya, tegasnya.
Presiden berharap agar aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) bisa mengawal, mengawasi, mengecek, mengontrol, agar nanti ada output dan outcome yang baik, ada outcome, ungkap Presiden.
Untuk itu, Presiden Jokowi mengharapkan agar dibangun sebuah aplikasi sistem keuangan desa yang simpel, yang sederhana. Yang paling penting simpel tapi gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diawasi. Prinsipnya begitu. Tidak perlu laporan bertumpuk-tumpuk tapi uangnya hilang entah untuk apa, terangnya.
Aplikasi sistem keuangan desa ini, dinilai Presiden Jokowi, penting sekali untuk segera diimplementasikan, sehingga ada transparansi, ada pertanggungjawaban yang betul-betul konkret, riil. Tidak hanya di tulisan, tetapi di lapangannya juga kelihatan. Tidak hanya pelaporan tapi konkret bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Keinginan kita ke sana. Orientasi kita jangan orientasi prosedur, harus berubah orientasi kita adalah orientasi hasil, ungkap Presiden. Menurut Presiden, sekarang itu bukan negara kuat mengalahkan negara lemah. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.
Inilah yang harus kita perangi, yang harus kita selesaikan. Kalau kita masih bertele-tele, masih berbelit-belit, jangan harap kita memenangkan pertarungan antar negara. Untuk itu, Presiden mengingatkan agar Kepala Desa menerapkan sebuah sistem, menginformasikan kepada masyarakat uangnya dapat berapa, pendapatan asli desa (PAD) nya berapa.
Pentingnya unsur keterbukaan dimana rakyat diajak bicara, rakyat diajak berpartisipasi untuk membangun desanya. Seperti itulah Kepala Desa yang kita kehendaki, terang Presiden Jokowi.
Presiden menegaskan, seluruh Kepala Desa harus menginformasikan berapa APBD desanya, berapa PAD desanya, berapa Dana Desa yang diterima oleh setiap desa itu. Ia mengingatkan, akyat harus tahu, sehingga nanti penggunaannya betul-betul sesuai dengan yang dikehendaki oleh rakyat.
Presiden berharap, seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawasi dana-dana, anggaran-anggaran, tidak hanya Dana Desa, tapi seluruh angaran yang sudah dikeluarkan APBN dan APBD kita, sehingga betul-betul bermanfaat bagi rakyat.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
