(Vibizmedia-Nasional) Untuk memastikan penyaluran bantuan kepada petani miskin sebesar Rp600 ribu tepat sasaran, pemerintah akan melibatkan banyak dari desa hingga pemerintah provinsi.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemerintah akan menyalurkan langsung ke petani secara by name by address kepada 2,7 juta petani yang akan menerima bantuan tersebut. Namun, data tersebut masih harus divalidasi.
“Data dari petani miskin yang dimaksud itu harus by name by address untuk 2,7 juta orang. Data ini sedang dalam validasi atau disusur
secara berjenjang dari bawah mulai dari kelompok tani ke kostra (komando strategi) tani di kecamatan. Kemudian dilegalisasi oleh dinas-dinas pertanian kabupaten dan mewakili bapak bupati dan gubernur, dan data ini telah kami ajukan kepada pak Menko untuk bisa dapatkan alokasi,” ungkap Syahrul dalam keterangannya, Selasa 5 Mei 2020.
Untuk itu, pemerintah akan mengaktifkan babinsa alias bintara pembina desa dari unsur TNI dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) dari unsur Kepolisian.
“Pak Menko rencananya akan mengaktifkan babinsa dan bhabinkamtibmas kepolisian untuk validasi data yang ada, sehingga betul-betul yang diharapkan menerima ini sesuai,” jelasnya.
Sedangkan, untuk proses penyaluranya, Syahrul menjelaskan, dana itu akan dikirim langsung ke kostra tani di tingkat kecamatan tanpa melalui pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota. Nantinya kelompok tani itu yang menyalurkan ke langsung ke petani.
“Maka tentu saja di tingkat pusat sampai di tingkat provinsi, kabupaten bahkan tidak melihat dana,” tegasnya.
Perlu di ketahui, bantuan sebesar Rp600 ribu tersebut, terbagi menjadi dua yakni Rp300 ribu dalam bentuk tunai yang dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sementara sisanya Rp300 ribu diberikan dalam bentuk sarana produksi (saprodi) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian.
