Pemerintah Percepat Pembangunan IKN dengan Prioritas pada Pusat Pemerintahan

0
350
Ilustrasi Istana Negara di IKN (Foto: Instagram/Nyoman_Nuarta)

(Vibizmedia – Jakarta) Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, mengonfirmasi bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, pada Senin (21/10/2024) malam.

Diana menegaskan bahwa arahan Presiden akan segera diimplementasikan mengingat sejumlah infrastruktur telah dibangun di kawasan IKN. Ia menyebutkan bahwa proyek tersebut tidak hanya akan dilanjutkan, tetapi juga dimanfaatkan segera.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggono, menyatakan dukungan penuh kementeriannya terhadap visi Astacita yang diusung Presiden Prabowo, khususnya terkait kelanjutan pembangunan IKN. Dodi menjelaskan bahwa pihaknya hanya perlu melakukan pemeliharaan pada beberapa bagian infrastruktur yang memerlukan perbaikan dan menyelaraskan proyek dengan visi tersebut. Rincian lebih lanjut, katanya, akan dibahas setelah pertemuan dengan tim terkait.

Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan komitmennya dalam rapat paripurna di IKN pada Senin (12/10/2024) untuk melanjutkan dan, jika memungkinkan, menyelesaikan proyek yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo. Prabowo menekankan bahwa Jokowi telah berperan sebagai inisiator pembangunan, dan ia bertekad untuk melanjutkannya hingga tuntas.

Presiden juga menyampaikan apresiasi terhadap kekayaan budaya yang ditampilkan di kawasan IKN dan menekankan pentingnya percepatan pembangunan, terutama di pusat pemerintahan. Ia berkomitmen mempercepat proses tersebut agar IKN dapat segera berfungsi sebagai pusat pemerintahan Indonesia yang baru.

Proyek IKN dipandang sebagai salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Dengan memindahkan pusat pemerintahan ke IKN, pemerintah berupaya mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta dan mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kementerian PUPR berjanji akan bergerak cepat sesuai arahan Presiden dan memastikan proyek ini diselesaikan di bawah Kabinet Merah Putih dengan tetap mengedepankan efisiensi serta kualitas pembangunan.