Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menyatakan bahwa kementeriannya, yang baru dibentuk, fokus pada pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Fahri mengungkapkan pentingnya masukan dari institusi pendidikan dan pemerintah daerah mengenai kondisi kawasan permukiman yang perlu ditata. Ia juga menekankan bahwa masalah kawasan permukiman tidak boleh dianggap enteng karena akan berdampak langsung pada masyarakat.
Fahri menambahkan bahwa institusi pendidikan di daerah harus berperan aktif dalam melakukan riset dan pengabdian masyarakat terkait penataan kawasan permukiman. Kementerian PKP siap mendukung pemerintah daerah dalam program penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung, seperti di Cibangkong, Kecamatan Batununggal. Penataan ini diharapkan menjadi proyek percontohan bagi kota lainnya.
Selain itu, Fahri mengusulkan agar pemerintah daerah dapat menggunakan gambar atau video drone untuk menggambarkan kondisi kawasan kumuh, dan perguruan tinggi dapat melakukan riset tentang dampaknya terhadap masyarakat. Kementerian PKP juga siap mendorong investor untuk membangun hunian yang layak setelah pemerintah daerah melakukan pendataan tanah yang dimiliki masyarakat.
Guru Besar ITB, Haryo Winarso, bersama Wakil Dekan SAPPK ITB, Aswin Indraprastha, menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Kementerian PKP dalam penanganan kawasan di Kota Bandung. Mereka menyambut baik adanya Kementerian PKP yang fokus pada perumahan dan kawasan permukiman, yang dinilai dapat lebih memfokuskan pembangunan hunian dan kawasan.