(Vibizmedia – Jakarta) Memasuki triwulan II tahun 2026, kondisi perekonomian Indonesia dinilai tetap kuat. Hal ini ditopang oleh inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan yang telah berlangsung selama 70 bulan berturut-turut, serta tingginya tingkat kepercayaan konsumen. Dari sisi sektor keuangan, kinerja juga tetap solid, tercermin dari pertumbuhan simpanan perbankan dan ekspansi kredit yang stabil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa berbagai indikator sosial-ekonomi juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 8,25%, rasio ketimpangan (gini ratio) semakin mengecil, tingkat pengangguran menurun, serta penciptaan lapangan kerja sepanjang 2025 mencapai 2,71 juta tenaga kerja baru. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) *The Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat* di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Seiring dengan penguatan fundamental domestik, Indonesia juga terus memperluas capaian diplomasi ekonomi global, khususnya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Partisipasi aktif Indonesia terlihat dalam berbagai forum internasional seperti IEU-CEPA, RCEP, I-EAEU CEPA, BRICS, G20, OECD, ASEAN, dan CPTPP. Di saat yang sama, negosiasi tarif dengan Amerika Serikat membuka peluang peningkatan ekspor, terutama bagi industri padat karya.
Pemerintah juga memperkuat kerja sama bilateral dengan sejumlah negara mitra. Beberapa perjanjian telah diselesaikan, antara lain dengan Jepang, Pakistan, Palestina, Chile, Australia, Mozambik, Korea, Iran, Peru, Kanada, dan Tunisia. Sementara itu, proses negosiasi masih berlangsung dengan berbagai kawasan dan negara lain seperti MERCOSUR, negara-negara Teluk, Bangladesh, Sri Lanka, Maroko, Turki, dan Uzbekistan.
Terkait hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat, Airlangga menegaskan bahwa negara tersebut merupakan penyumbang surplus perdagangan terbesar sekaligus salah satu tujuan ekspor utama Indonesia. Produk manufaktur seperti minyak sawit, elektronik, alas kaki, tekstil, dan furnitur menjadi komoditas unggulan yang diekspor ke pasar AS.
Pemerintah juga mencatat kemajuan signifikan dalam negosiasi perdagangan dengan AS sejak April 2025 hingga awal 2026. Hasilnya antara lain penurunan tarif untuk sejumlah produk dari 32% menjadi sekitar 19%, serta peluang pembebasan tarif hingga 0% untuk lebih dari 1.800 produk tertentu. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing industri dalam negeri sekaligus melindungi sektor padat karya yang menyerap jutaan tenaga kerja.
Selain itu, kerja sama bilateral dengan AS terus diperluas ke berbagai sektor strategis, seperti pangan, industri, energi, teknologi, serta ekonomi digital dan keamanan ekonomi, termasuk upaya mengatasi hambatan non-tarif.
Airlangga juga menekankan posisi strategis Indonesia di tingkat global yang semakin kuat. Peran aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas dan kerja sama internasional menjadikan Indonesia sebagai mitra penting dalam berbagai forum global dan perundingan strategis.
Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa putusan Mahkamah Agung AS tidak membatalkan perjanjian perdagangan dengan Indonesia. Namun, pemerintah AS kini memerlukan dasar hukum tambahan sehingga meluncurkan investigasi Section 301 terkait isu seperti dumping, kelebihan kapasitas produksi, dan tenaga kerja paksa, yang turut melibatkan Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan respons resmi dan akan melanjutkan proses konsultasi dengan USTR pada Mei 2026.
Dalam proses perundingan ART, pemerintah juga menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan serta keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk transparansi.
Menutup pernyataannya, Airlangga menegaskan bahwa berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Program seperti Makan Bergizi Gratis dan penguatan Koperasi Merah Putih di desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan, menjaga stabilitas harga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada dan perwakilan pemerintah, termasuk Rektor UGM, jajaran senat akademik, serta para pejabat di lingkungan Kemenko Perekonomian.
