(Vibizmedia – Nasional) Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Persentase penduduk miskin turun menjadi 8,07 persen, lebih rendah dibandingkan 8,25 persen pada September 2025.
Penurunan angka kemiskinan tersebut diikuti berkurangnya jumlah penduduk miskin sekitar 430 ribu orang, dari 23,36 juta menjadi 22,93 juta orang.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, mengatakan capaian tersebut mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat membaik. Menurutnya, penurunan terjadi baik dari sisi persentase maupun jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat tercermin dari menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 8,07 persen pada Maret 2026 atau turun dibandingkan September 2025 yang sebesar 8,25 persen,” ujar Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
BPS juga mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan, naik 4,33 persen dibandingkan enam bulan sebelumnya yang sebesar Rp641.443. Edy menjelaskan bahwa indikator tersebut perlu dipahami dalam konteks rumah tangga karena sebagian besar pengeluaran dilakukan secara bersama untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, tempat tinggal, dan listrik.
Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia terdiri atas 4,62 anggota keluarga. Dengan demikian, garis kemiskinan rumah tangga secara nasional mencapai Rp3.091.866 per bulan. Nilai tersebut dapat berbeda di setiap provinsi karena dipengaruhi tingkat harga, pola konsumsi, dan jumlah anggota rumah tangga.
Meski tren nasional membaik, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih terlihat. Tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat 10,67 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34 persen. Keduanya memang mengalami penurunan dibandingkan September 2025, namun kondisi kemiskinan di desa masih menjadi perhatian.
Hal itu tercermin dari meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di wilayah perdesaan. Kondisi tersebut menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di desa semakin jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara kelompok miskin masih melebar. Sebaliknya, kedua indeks tersebut menurun di wilayah perkotaan, menandakan kondisi ekonomi masyarakat miskin di kota relatif membaik.
Penurunan tingkat kemiskinan terjadi hampir di seluruh regional di Indonesia. Pulau Jawa mencatat penurunan terbesar, yakni 0,21 poin persentase. Namun, kawasan ini masih menjadi penyumbang jumlah penduduk miskin terbesar dengan 12,02 juta orang atau sekitar 52,42 persen dari total nasional. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit, sekitar 870 ribu orang atau 3,79 persen dari total penduduk miskin Indonesia.
Data tersebut menunjukkan bahwa meski tren penurunan kemiskinan terus berlanjut, strategi pengentasan kemiskinan tetap perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah agar hasilnya lebih efektif dan merata.
