(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat iklim investasi serta mendorong peran sektor swasta guna mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
Hal tersebut disampaikan Purbaya dalam International Seminar on Debottlenecking Channel yang digelar di Gedung Dhanapala, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian nasional saat ini hanya sekitar 10 persen, sedangkan 90 persen lainnya berasal dari sektor swasta. Oleh karena itu, peningkatan investasi dan partisipasi dunia usaha dinilai menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“Tanpa keterlibatan signifikan sektor swasta, hampir tidak mungkin kita mencapai pertumbuhan di atas 6 persen. Sementara target pemerintah adalah 8 persen pada 2029,” ujar Purbaya.
Untuk itu, pemerintah terus berupaya memperkuat iklim usaha melalui kebijakan investasi yang kredibel, kepastian hukum, serta penegakan regulasi yang konsisten. Namun demikian, ia mengakui bahwa implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan melalui mekanisme yang lebih praktis dan transparan.
Sebagai langkah konkret, pemerintah membentuk kanal Debottlenecking yang berfungsi menampung sekaligus menyelesaikan berbagai hambatan investasi dan kegiatan usaha. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena memungkinkan pemerintah mendengar langsung kendala yang dihadapi pelaku usaha sebelum melakukan perbaikan regulasi.
“Jika kita hanya berangkat dari dokumen dan regulasi, ada risiko kita melewatkan kondisi nyata di lapangan. Karena itu, kami memilih mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi sektor swasta, lalu segera menindaklanjutinya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa Presiden telah menetapkan peningkatan investasi dan perbaikan iklim usaha sebagai prioritas nasional. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Satgas ini secara rutin menggelar sidang mingguan untuk membahas laporan hambatan investasi dari pelaku usaha. Dalam setiap sidang, pemerintah mengklaim mampu menyelesaikan satu hingga empat kasus yang menghambat proses bisnis dan investasi.
Hingga saat ini, sebanyak 142 pengaduan telah masuk melalui kanal tersebut. Dari jumlah itu, 83 kasus telah dibahas secara terbuka dan transparan, sementara 45 kasus di antaranya telah dinyatakan selesai.
Pemerintah menilai mekanisme sidang terbuka tersebut dapat meningkatkan transparansi sekaligus memastikan seluruh pihak menjalankan keputusan yang telah diambil. Tingginya perhatian media terhadap proses ini juga dinilai menjadi bentuk pengawasan publik terhadap upaya perbaikan iklim investasi.
“Saya yakin dalam satu tahun ke depan, iklim usaha di Indonesia akan jauh lebih baik dibandingkan saat ini,” ujar Purbaya.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga mengajak investor global untuk menanamkan modal di Indonesia. Pemerintah memastikan akan terus memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala investasi secara cepat dan efisien guna menjaga kepercayaan dunia usaha terhadap perekonomian nasional.
