(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memperkuat komitmen untuk menurunkan prevalensi stunting nasional menjadi 17,5 persen pada 2026 melalui intervensi di masa-masa krusial pertumbuhan anak, dengan fokus utama mencegah munculnya kasus baru atau no new stunting.
Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menyampaikan bahwa prevalensi stunting Indonesia saat ini berada di angka 19,8 persen berdasarkan baseline Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.
Pemerintah telah menetapkan target penurunan secara bertahap, yakni 18,8 persen pada 2025, 17,5 persen pada 2026, 16,3 persen pada 2027, 15,2 persen pada 2028, hingga mencapai 14,2 persen pada 2029 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Maria menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi periode penting dalam percepatan penanganan stunting. Pemerintah berupaya menjangkau sebanyak mungkin ibu hamil dan balita guna mencegah terjadinya kasus baru.
Ia menjelaskan, tantangan terbesar terjadi pada anak usia 12 hingga 24 bulan. Data Kemenkes menunjukkan sekitar 11 persen bayi lahir dalam kondisi stunting atau memiliki panjang badan di bawah 48 sentimeter.
Menurutnya, kondisi stunting relatif terkendali hingga usia 12 bulan berkat pemberian ASI eksklusif. Namun, risiko meningkat ketika anak mulai memasuki fase makanan pendamping ASI (MPASI), yang kerap dipengaruhi oleh kurangnya asupan protein hewani dan pola makan bergizi seimbang.
Untuk itu, Kemenkes mendorong integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan edukasi keluarga. Hal ini penting karena kebutuhan gizi anak tidak hanya bergantung pada satu kali makan dari program tersebut, melainkan harus dipenuhi secara menyeluruh di rumah.
Selain fokus pada balita, pencegahan juga diperkuat sejak remaja putri dan masa kehamilan guna memutus rantai stunting antargenerasi. Saat ini, prevalensi anemia pada remaja putri masih berada di kisaran 27 persen.
Sebagai langkah intervensi, pemerintah memberikan suplemen Multi Micronutrient Supplement (MMS) bagi ibu hamil untuk mendukung pertumbuhan janin yang sehat.
Kemenkes juga menekankan pentingnya pemantauan pertumbuhan anak secara rutin melalui Posyandu sebagai sistem deteksi dini. Anak yang mengalami penurunan atau tidak mengalami kenaikan berat badan harus segera mendapatkan intervensi melalui tambahan asupan gizi agar tidak berkembang menjadi stunting.
Dari sisi wilayah, penanganan difokuskan pada daerah dengan kasus tinggi. Sekitar 50 persen balita stunting nasional terkonsentrasi di enam provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Banten, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Secara keseluruhan, terdapat 16 provinsi yang menyumbang sekitar 80 persen kasus stunting nasional dan menjadi prioritas pendampingan Kemenkes bersama Kementerian Dalam Negeri.
Maria juga menyoroti Bali sebagai contoh keberhasilan, dengan prevalensi stunting yang berhasil ditekan hingga 8,6 persen atau di bawah ambang batas rendah sebesar 10 persen.
Di sisi lain, Kemenkes terus meningkatkan kualitas data rutin dari hasil penimbangan di Posyandu agar dapat menjadi rujukan yang valid, melengkapi data SSGI. Pemantauan bulanan dinilai krusial untuk memperkuat deteksi dini dan mempercepat intervensi pada balita yang berisiko stunting.
